Salin Artikel

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Responden Yakin Koalisi Parpol 2024 Berpeluang Berubah

Mereka meyakini, komitmen dari partai politik yang terjalin hingga kini belum bisa menjamin gambaran koalisi yang sesungguhnya untuk tahun 2024.

Adapun pengumpulan pendapat dilakukan Litbang Kompas pada tanggal 6-8 September 2022, dengan jumlah responden sebanyak 504 responden dari 34 provinsi diwawancara melalui sambungan telepon.

"Separuh lebih responden, 62,4 persen, menyatakan apa yang dijalin di tataran elite partai politik saat ini berpeluang berubah. Sikap ini menegaskan, publik melihat peta politik masih sangat cair," kata Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, dikutip dari Harian Kompas, Senin (26/9/2022).

Jajak pendapat Litbang Kompas kali ini juga menemukan fakta lain, yaitu 65,2 persen responden meyakini koalisi yang saat ini berada dalam kursi pemerintahan akan berubah pada pemilu 2024.

Sementara sebanyak 22,2 persen responden meyakini koalisi tetap sama, dan 12,6 persen lainnya menjawab tidak tahu.

Setidaknya sampai saat ini, ada dua komitmen koalisi yang sudah dibangun elit parpol. Pada 4 Juni 2022, terbentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan PPP.

Kemudian, pada 13 Agustus 2022, komitmen koalisi juga terbentuk antara Gerindra dan PKB dengan menandatangani piagam deklarasi koalisi oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

"Di mata publik, komitmen koalisi ini belum ditangkap bahwa koalisi partai politik sudah final. Keraguan ini bahkan disampaikan responden pemilih dari partai-partai yang sudah memberi sinyal terkait koalisi itu," ujar Yohan Wahyu.

Masih ragu-ragunya responden terhadap koalisi parpol terjadi karena pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden masih lama, yaitu baru dibuka akhir Oktober 2023.

Menurut Yohan, pengalaman koalisi pada Pemilu 2019 bisa menjadi cerminan. Kala itu, pendaftaran capres dan cawapres dilakukan di hari-hari terakhir pendaftaran.

"Durasi yang relatif masih lama inilah yang membuat sebagian besar responden melihat upaya-upaya membangun koalisi sejauh ini tidak menjamin menjadi gambaran final koalisi," katanya.

Temuan lainnya adalah 76,9 persen responden menyebut, pilihan untuk berkoalisi bagi parpol selama ini lebih banyak mencerminkan aspirasi elite partai. Sisanya, sebanyak 13,7 persen responden menyebut mencerminkan aspirasi pemilih, dan 9,4 persen lainnya menjawab tidak tahu.

Secara proporsi, penilaian secara kritis terhadap proses koalisi partai politik ini lebih banyak terlihat dari kalangan responden dengan latar belakang pendidikan tinggi.

Sementara itu, kelompok responden dengan latar belakang pendidikan dasar dan menengah proporsi responden yang pesimistis masih di bawah kelompok responden berpendidikan tinggi.

Sebanyak 85,3 persen responden berpendidikan menengah melihat koalisi hanya menampung aspirasi kepentingan elite partai. Sedangkan 67,9 persen responden berpendidikan dasar memandang koalisi lebih mengutamakan kepentingan elite partai.

"Sebanyak 76,9 persen responden pesimistis memandang koalisi ini, sehingga mereka lebih melihat penentuan koalisi berbanding lurus dengan kepentingan elite, serta berbanding terbalik dengan kepentingan pemilih," kata Yohan Wahyu.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/26/12482121/survei-litbang-kompas-mayoritas-responden-yakin-koalisi-parpol-2024

Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke