Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P, PKB, dan Gerindra Dinilai Bisa Berkoalisi, asalkan...

Kompas.com - 26/09/2022, 12:26 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Gerindra dinilai bisa membentuk koalisi untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro mengatakan hal itu nampak dari kehangatan pertemuan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (25/9/2022).

“Mengemukanya agenda ke pusara ayahanda Puan ini lumrah, menimbang almahrum Taufik Kiemas adalah mentor sekaligus sahabat Cak Imin selama berkarir di DPR RI,” kata Agung dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (26/9/2022).

“Dari konteks itulah publik bisa mendeskripsikan bagaimana hangatnya relasi politik PDI-P - PKB selama ini,” ujarnya lagi.

Baca juga: PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

Agung menjelaskan, kedekatan itu membuat peluang PDI-P mengajak PKB bekerja sama terbuka lebar.

Namun, di sisi lain, saat ini PKB sudah membentuk poros koalisi bersama Partai Gerindra.

PDI-P dan Gerindra, kata Agung, membutuhkan bantuan PKB untuk memperbesar ceruk konstituen.

“Melibatkan PKB menjadi urgen untuk melengkapi ceruk ideologi atau massa, demi memperbesar kans memenangkan Pilpres,” ujarnya.

Baca juga: Jika Ganjar Tak Dapat Tiket Capres dari PDI-P, GP Mania Akan Dukung Prabowo di Pilpres 2024

Agung meyakini pertemuan Puan Maharani dan Cak Imin menunjukkan bahwa PDI-P tak akan maju sendiri dalam Pilpres 2024.

Besar kemungkinan PDI-P lebih cocok bergabung dengan PKB dan Gerindra ketimbang poros koalisi yang tengah dibangun oleh Partai Nasdem, PKS dan Partai Demokrat.

“Kemungkinan PDI-P bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Raya (KIR) membesar jika menilik relasi baik dengan Gerindra dan PKB,” ucapnya.

Namun, terdapat tantangan yang harus dihadapi PDI-P dalam membentuk koalisi, yakni ketika Puan Maharani yang diajukan sebagai kandidat capres atau cawapres karena elektabilitasnya rendah.

Baca juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas PDI-P Tertinggi, Terpaut Jauh dari Gerindra dan Golkar

Padahal, di sisi lain koalisi yang sudah terbentuk maupun yang tengah dalam proses penjajakan sudah memiliki kandidat capres-cawapres masing-masing.

“Sehingga menjadi mendesak ketika PDI-P segera mengumumkan nama capresnya demi memudahkan Puan untuk merajut jalan ke Istana,” katanya.

Diketahui, Puan Maharani telah menemui tiga ketua umum partai politik lain.

Ketiganya adalah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan terakhir Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB.

Pertemuan itu merupakan safari politik Puan untuk menghadapi Pilpres 2024 yang diklaim merupakan perintah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Hingga saat ini, PDI-P belum menentukan pembentukan koalisi atau figur capres-cawapresnya.

Figur lain yang kerap disebut bakal dijagokan oleh PDI-P sebagai capres adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Baca juga: Diminta Ganjar ‘Tiarap’, Dewan Kopral Tegaskan Jadi Pesaing Dewan Kolonel Pendukung Puan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com