Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem: Tidak Pas Berkoalisi dengan yang Memasang Syarat Harus Kadernya Diusung

Kompas.com - 22/09/2022, 19:05 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, pihaknya masih membangun kesamaan pandang dengan partai politik (parpol) lain untuk berkoalisi.

Ia mengungkapkan, Partai Nasdem ingin berkoalisi dengan partai politik (parpol) yang tak memasang syarat mengajukan kadernya sendiri untuk diusung menjadi calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres).

“Dalam kontestasi pilpres, Nasdem harus tampil memfasilitasi orang-orang non-partai untuk maju. Kita pun berharap partai yang akan kita ajak berkoalisi bersama memiliki pandangan yang sama,” papar Ali pada Kompas.com, Kamis (22/9/2022).

“Sehingga tidak pas kalau kemudian, partai yang berkoalisi dengan Nasdem memasang syarat harus kadernya (yang diusung),” kata dia.

Baca juga: Nasdem-Demokrat-PKS Tak Kunjung Umumkan Koalisi, Diprediksi karena Kedekatan Surya Paloh-Jokowi

Ali tak menjelaskan rinci apakah hal ini yang menjadi hambatan pembentukan koalisi.

Namun, saat ini Partai Nasdem tengah berkomunikasi intens dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Kendati demikian, menurut dia, mengajukan kader parpol dalam kontestasi Pilpres 2024 tak salah.

Hanya saja, Partai Nasdem konsisten dengan pilihan untuk tidak mengutamakan kepentingan parpolnya sendiri dalam pengusungan capres dan cawapres.

Koalisi yang ingin kami bentuk adalah koalisi yang memfasilitasi semua orang, koalisi yang memberi kesempatan pada orang lain,” ucap dia.

Partai Nasdem, menurut dia, belum mengumumkan pembentukan koalisi karena masih harus melakukan penjajakan untuk menyamakan pandangan tersebut.

Baca juga: Nasdem Ungkap Tantangan Bangun Koalisi dengan Demokrat dan PKS

Selain itu, menunggu keputusan Surya Paloh sebagai Ketua Umum menentukan figur capres yang dipilihnya.

Sebab, saat ini Partai Nasdem masih mengantongi tiga kandidat capres, yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

“Karena Pak Surya sendiri belum memutuskan siapa capres dari Partai Nasdem,” kata dia.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Prabowo Akui Cita-Citanya Adalah Jadi Presiden: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Prabowo Akui Cita-Citanya Adalah Jadi Presiden: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Tri Suci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Tri Suci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Nasional
Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com