Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui KSP, Nakes Minta Diprioritaskan Jadi ASN

Kompas.com - 22/09/2022, 16:41 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga kesehatan yang tergabung dalam Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes Indonesia (DPN FKHN Indonesia) mengeluhkan masalah pengangkatan status honorer ke Kantor Staf Presiden (KSP), Kamis (22/9/2022).

Kepada pihak KSP, para nakes meminta pemerintah memprioritaskan tenaga kerja maupun non-tenaga kerja yang bekerja di fasilitas kesehatan mendapat prioritas dalam rekrutmen aparatur sipil negara (ASN).

Baca juga: KSP Dorong Proses Peradilan Kasus Painai Terbuka dan Objektif

"Poin tuntutan kami adalah pemerintah membuatkan PP khusus yang mengatur nakes dan non-nakes yang bekerja di faskes dan yang statusnya masih non-ASN agar mendapatkan prioritas dalam rekrutmen ASN yang dibuka oleh Kemenpan-RB," kata Ketua FKHN Indonesia Sefri Latifan dalam siaran pers.

Sefri menuturkan, pandemi Covid-19 yang terjadi selama dua tahun terakhir merupakan masa-masa yang berat bagi tenaga kesehatan sehingga ia berharap pemerintah mengangkat mereka menjadi ASN.

Baca juga: Jokowi Tegaskan Tak Ada Penghapusan Listrik Daya 450 VA, KSP: Masyarakat Tak Perlu Resah

"Tidak sedikit teman-teman nakes ini kehilangan anggota keluarganya. Semoga ada kebijakan dari pemerintah untuk mengangkat kami menjadi tenaga ASN," ujar Sefri.

Merespons keluhan tersebut, Tenaga Ahli KSP Ngatoilah mengatakan, pemerintah terbuka untuk menerima aspirasi masyarakat, termasuk para tenaga kesehatan.

Ia pun berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk disampaikan ke Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Mahfud MD Dikritik Lakukan Intervensi Kasus Lukas Enembe, KSP: Menko Polhukam Sudah Terukur

"Pemerintah tentu sangat berterima kasih kepada para nakes yang telah bekerja menangani pandemi di Indonesia. Apa yang telah disampaikan akan diteruskan kepada Kepala Staf Kepresidenan," kata Ngatoilah.

Adapun perwakilan DPN FKHN Indonesia diterima oleh KSP setelah menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, pada Kamis pagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com