Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Dikritik Lakukan Intervensi Kasus Lukas Enembe, KSP: Menko Polhukam Sudah Terukur

Kompas.com - 21/09/2022, 05:43 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani memberikan tanggapan atas pernyataan mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai yang mengkritik sikap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam kasus Gubernur Papua Lukas Enembe.

Natalius Pigai menilai Mahfud MD tidak dapat memberikan intervensi soal sikap Lukas Enembe yang belum memenuhi panggilan pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu diunggahnya di akun Twitter resminya @NataliusPigai2 pada Selasa (20/9/2022).

Dalam unggahannya, Natalius menyinggung soal kewenangan Mahfud MD selaku pemimpin lembaga negara yang bersifat penunjang (state auxilary body) yang hanya bisa memimpin polisi dan jaksa.

Baca juga: Mahfud Ungkap BPK Selama Ini Sulit Periksa Keuangan Lukas Enembe

Unggahan itu disertai dengan kutipan pernyataan Mahfud MD yang meminta Lukas Enembe mau memenuhi panggilan KPK.

"Tidak ada satu UU yg beri kewenangan MMD memimpin Lembaga Negara (State Auxiliary body), Menko itu hanya bisa mimpin Polisi & Jaksa bagian dari Kabinet jgn rasa diri Kepala Negara. Intervensi Konyol melemahkan KPK, justru tuduhan motif politik dari LE makin menguat. Kasihan KPK," tulis Natalius Pigai.

Menurut Jaleswari, meski berada di lembaga negara penunjang bukan berarti dalam bekerja Menko Polhukam tidak bisa berinteraksi dengan lembaga lain di bawah presiden.

"State auxiliary organ tidak berarti dalam kerjanya terisolasi dari interaksi dengan lembaga-lembaga di bawah kekuasaan presiden seperti Kemenko Polhukam," ujar Jaleswari dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa.

Baca juga: Terkuaknya Dugaan Transaksi Rp 560 Miliar Lukas Enembe ke Kasino Judi Luar Negeri

Jaleswari juga menyebutkan, terminologi "memimpin" yang dituduhkan Natalius Pigai kepada Mahfud MD pun tidak tepat.

Pasalnya, kata Jaleswari, Menko Polhukam sudah bergerak secara terukur dan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

"Menko Polhukam sudah bergerak secara terukur sesuai tugas pokok dan fungsinya. Di antaranya pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang politik, hukum, dan keamanan," kata Jaleswari.

"Dalam pelaksanaan tugasnya, daftar instansi terkait isu hukum, di mana Kemenko Polhukam dapat berkoordinasi sifatnya tidak exhaustive pada kepolisian dan kejaksaan saja, karena Kemenko Polhukam dapat turut berkoordinasi dengan instansi lain yang dipandang perlu," tegasnya.

Baca juga: Mahfud Ungkap Dugaan Korupsi Lukas Enembe Capai Ratusan Miliar, Bukan Hanya Rp 1 M

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (19/9/2022).(KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYA) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (19/9/2022).

Sebagaimana diketahui, Lukas Enembe telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan korupsi gratifikasi senilai Rp 1 miliar.

Namun, Gubernur Papua itu tidak kunjung menghadiri panggilan KPK.

Terkait perkara Lukas Enembe, KPK memang belum memberikan penjelasan lebih detil.

Halaman:


Terkini Lainnya

Akui Kekalahan pada Pilpres, Cak Imin Bilang Koalisi Perubahan Sudah Selesai

Akui Kekalahan pada Pilpres, Cak Imin Bilang Koalisi Perubahan Sudah Selesai

Nasional
Komarudin Watubun Tegaskan Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader PDI-P

Komarudin Watubun Tegaskan Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader PDI-P

Nasional
Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak, Prabowo: Terima Kasih kepada MK yang Sudah Jalankan Tugas Berat

Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak, Prabowo: Terima Kasih kepada MK yang Sudah Jalankan Tugas Berat

Nasional
Gowes Ansor 90 Km, Tapak Tilas Tempat Latihan Pertama Pasukan Perang 10 November

Gowes Ansor 90 Km, Tapak Tilas Tempat Latihan Pertama Pasukan Perang 10 November

Nasional
Cak Imin dan PKB Apresiasi 3 Hakim MK yang 'Dissenting Opinion' dalam Putusan Sengketa Pilpres

Cak Imin dan PKB Apresiasi 3 Hakim MK yang "Dissenting Opinion" dalam Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Prabowo Bersyukur MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar

Prabowo Bersyukur MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar

Nasional
Kepada Prabowo, Anies Titip Jaga Kebebasan Rakyat untuk Berpendapat

Kepada Prabowo, Anies Titip Jaga Kebebasan Rakyat untuk Berpendapat

Nasional
Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Terima Putusan MK, Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Terima Putusan MK, Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Nasional
Terima Kekalahan, Cak Imin: Kita Berharap Prabowo Rawat Demokrasi

Terima Kekalahan, Cak Imin: Kita Berharap Prabowo Rawat Demokrasi

Nasional
Tak Terima Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Gugat KPK

Tak Terima Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Gugat KPK

Nasional
Usai Putusan MK, Airlangga Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Usai Putusan MK, Airlangga Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Nasional
Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Wakil Ketua KPK: Saya Enggak Ambil Pusing

Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Wakil Ketua KPK: Saya Enggak Ambil Pusing

Nasional
Cak Imin Sebut Putusan MK Tak Mengejutkan, Tanda Tak Kuasa Hentikan Pelemahan Demokrasi

Cak Imin Sebut Putusan MK Tak Mengejutkan, Tanda Tak Kuasa Hentikan Pelemahan Demokrasi

Nasional
PDI-P Sampaikan 5 Sikap Menanggapi Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

PDI-P Sampaikan 5 Sikap Menanggapi Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Anies Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, Singgung Harapan Rakyat

Anies Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, Singgung Harapan Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com