Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Herry Darwanto
Pemerhati Sosial

Pemerhati masalah sosial. Bekerja sebagai pegawai negeri sipil sejak 1986 hingga 2016.

Kompor Listrik: Jika Wacana Menjadi Berita

Kompas.com - 22/09/2022, 06:01 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

AKHIRNYA episode penghapusan daya listrik 450 VA sudah berakhir. Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk menghapus pelanggan listrik dengan daya 450 VA maupun menaikkan daya listrik 450 VA menjadi 900 VA.

Keriuhan topik itu bermula dari pemberitaan di media massa, yang salah satunya berbunyi sebagai berikut:

“Ia menyarankan agar ada kebijakan untuk menghapus golongan daya listrik 450 VA. Golongan daya listrik untuk masyarakat miskin dan rentan yang sebelumnya berada di golongan tersebut sebaiknya dinaikkan menjadi 900 VA.”

“Ia” di berita itu adalah Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, yang ucapannya dikutip setelah rapat tentang Rancangan APBN 2023 di DPR pada Senin (12/9).

Sejak itu muncul banyak komentar tentang penghapusan daya listrik 450 VA di berbagai media, termasuk media sosial, tempat orang bicara apa saja dengan leluasa.

Pada umumnya netizen menyalahkan dan menyesalkan pemerintah atas rencana itu.

Akhirnya, setelah beberapa hari viral, keluarlah bantahan oleh Menteri ESDM (16/9), Ketua Banggar DPR (18/9) dan Presiden (20/9).

Kompor listrik

Berita penghapusan daya listrik 450 VA agaknya tidak terlepas dari program PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang melakukan uji coba konversi kompor gas elpiji 3 kg ke kompor induksi listrik di Denpasar, Solo dan Jakarta.

Di Jakarta, PLN akan membagikan 10.000 unit kompor induksi gratis beserta wajan dan kukusan mulai Oktober 2022.

Kriteria penerima kompor listrik ini adalah pelanggan PLN berdaya listrik 450 VA dan 900 VA. Dalam menentukan siapa penerimanya, PLN menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

Kompor listrik itu memerlukan daya 1.000 watt sehingga daya listrik pelanggan akan dinaikkan dari 450 VA menjadi 3.500 VA, dan dari 900 VA menjadi 4.400 VA.

Peningkatan daya listrik ini menjadi satu paket dengan pemberian kompor listrik gratis.

Uji coba ini merupakan bagian dari rencana PLN untuk membagikan gratis sekitar 5 juta kompor listrik berdaya 1.000 watt sebagai pengganti tabung elpiji 3 kg tahun depan.

Menurut PLN, program ini dapat menghemat Rp 5,5 triliun per tahun. Selanjutnya, apabila jumlah keluarga penerima manfaat mencapai 15,3 juta, maka proyeksi penghematan APBN bisa mencapai Rp 16,8 triliun per tahun (Katadata, 19/9).

Konsumen tidak akan dirugikan dengan kompor listrik ini karena biaya memasak dapat lebih hemat berkisar 10-15 persen dibandingkan dengan kompor elpiji.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com