Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Herry Darwanto
Pemerhati Sosial

Pemerhati masalah sosial. Bekerja sebagai pegawai negeri sipil sejak 1986 hingga 2016.

Kompor Listrik: Jika Wacana Menjadi Berita

Kompas.com - 22/09/2022, 06:01 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

AKHIRNYA episode penghapusan daya listrik 450 VA sudah berakhir. Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk menghapus pelanggan listrik dengan daya 450 VA maupun menaikkan daya listrik 450 VA menjadi 900 VA.

Keriuhan topik itu bermula dari pemberitaan di media massa, yang salah satunya berbunyi sebagai berikut:

“Ia menyarankan agar ada kebijakan untuk menghapus golongan daya listrik 450 VA. Golongan daya listrik untuk masyarakat miskin dan rentan yang sebelumnya berada di golongan tersebut sebaiknya dinaikkan menjadi 900 VA.”

“Ia” di berita itu adalah Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, yang ucapannya dikutip setelah rapat tentang Rancangan APBN 2023 di DPR pada Senin (12/9).

Sejak itu muncul banyak komentar tentang penghapusan daya listrik 450 VA di berbagai media, termasuk media sosial, tempat orang bicara apa saja dengan leluasa.

Pada umumnya netizen menyalahkan dan menyesalkan pemerintah atas rencana itu.

Akhirnya, setelah beberapa hari viral, keluarlah bantahan oleh Menteri ESDM (16/9), Ketua Banggar DPR (18/9) dan Presiden (20/9).

Kompor listrik

Berita penghapusan daya listrik 450 VA agaknya tidak terlepas dari program PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang melakukan uji coba konversi kompor gas elpiji 3 kg ke kompor induksi listrik di Denpasar, Solo dan Jakarta.

Di Jakarta, PLN akan membagikan 10.000 unit kompor induksi gratis beserta wajan dan kukusan mulai Oktober 2022.

Kriteria penerima kompor listrik ini adalah pelanggan PLN berdaya listrik 450 VA dan 900 VA. Dalam menentukan siapa penerimanya, PLN menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

Kompor listrik itu memerlukan daya 1.000 watt sehingga daya listrik pelanggan akan dinaikkan dari 450 VA menjadi 3.500 VA, dan dari 900 VA menjadi 4.400 VA.

Peningkatan daya listrik ini menjadi satu paket dengan pemberian kompor listrik gratis.

Uji coba ini merupakan bagian dari rencana PLN untuk membagikan gratis sekitar 5 juta kompor listrik berdaya 1.000 watt sebagai pengganti tabung elpiji 3 kg tahun depan.

Menurut PLN, program ini dapat menghemat Rp 5,5 triliun per tahun. Selanjutnya, apabila jumlah keluarga penerima manfaat mencapai 15,3 juta, maka proyeksi penghematan APBN bisa mencapai Rp 16,8 triliun per tahun (Katadata, 19/9).

Konsumen tidak akan dirugikan dengan kompor listrik ini karena biaya memasak dapat lebih hemat berkisar 10-15 persen dibandingkan dengan kompor elpiji.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com