Kompor Listrik: Jika Wacana Menjadi Berita

Menurut pejabat Kementerian ESDM, risiko keselamatan pun rendah karena panas yang dihasilkan hanya mengalir kepada utensil.

Yang menjadi pertanyaan dari manakah anggaran untuk pengadaan kompor listrik gratis itu, karena Kementerian Keuangan tidak mengalokasikan anggaran secara khusus dalam RAPBN 2023 yang saat ini sedang dibahas dengan DPR.

Namun secara sepintas dapat diduga bahwa biaya penggantian kompor gas dengan kompor listrik akan dapat diperoleh dari berkurangnya subsidi untuk elpiji 3 kg, yang sebesar Rp 135 triliun tahun ini.

Seperti halnya BBM, gas elpiji sebagian masih diimpor, sehingga ketika harga gas dunia naik, maka subsidi pun meningkat.

Harga keekonomian elpiji 3 kg adalah Rp 19.698/kg, sedangkan harga jual eceran adalah Rp 4.250/kg, sehingga subsidi yang diberikan sebesar Rp 15.448/kg.

Masalahnya, subsidi sebesar ini tidak hanya diterima oleh masyarakat berpenghasilan rendah, namun juga oleh mereka yang mampu. Oleh sebab itu harga elpiji 3 kg perlu dinaikkan agar pengeluaran subsidi berkurang.

Namun agar tidak menambah beban bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah membagikan kompor listrik secara gratis, lengkap dengan peralatan masaknya.

Dengan biaya memasak yang lebih murah maka masyarakat berpenghasilan rendah akan diuntungkan. Kerepotan yang timbul jika aliran listrik mati tentu akan diatasi oleh PLN.

Masyarakat yang mampu tentu saja bebas memilih: tetap menggunakan kompor gas dengan harga gas yang lebih tinggi, atau berganti dengan kompor listrik yang dapat dibeli secara bebas.

Maka upaya penggantian kompor gas dengan kompor listrik akan dapat mengurangi besar subsidi untuk elpiji 3 kg, di mana hasil penghematan anggarannya akan dapat digunakan untuk meningkatkan elektrifikasi dan program-program strategis lain.

Program 35.000 MW

Saat ini PLN mengalami kelebihan pasokan listrik yang cukup besar, karena permintaan yang rendah.

Pada 2016, pemerintah meresmikan program pengadaan listrik 35.000 MW untuk memenuhi kebutuhan listrik sesuai pertumbuhan ekonomi yang diyakini sebesar 7-8 persen per tahun.

Namun kenyataan berbicara lain, ekonomi hanya tumbuh sekitar 5 persen, dan menurun drastis akibat pandemi pada tahun 2020.

Kelebihan pasokan listrik terindikasi dari akan adanya tambahan pasokan daya listrik 6.000 megawatt untuk sistem Jawa-Bali, sedangkan tambahan permintaan listrik hanya sekitar 800 megawatt (Kompas.id, 22/3/2022).

PLN harus tetap membayar pembelian listrik kepada produsen listrik swasta (independent power producer/IPP) secara penuh berapapun yang terjual.