MPR Pertimbangkan Pilkada Asimetris, Sebagian Kepala Daerah Tak Lagi Dipilih Langsung

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mempertimbangkan dilakukannya kajian soal pemilihan kepala daerah (pilkada) secara asimetris. Dengan demikian, sebagian kepala daerah tak lagi dipilih langsung oleh rakyat.

Hal itu diungkapkan Ketua Badan Pengkajian MPR, Djarot Syaiful Hidayat usai bertemu dengan KPU di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Rabu (21/9/2022).

Baca juga: Bawaslu Nilai Beberapa Ketentuan UU Pemilu dan Pilkada Masih Multitafsir

Menurutnya, sistem demokrasi Indonesia saat ini mengarah pada model liberal-individualistik, termasuk dalam hal pilkada. Sehingga, pilkada asimetris ini bisa saja dimungkinkan terjadi.

"Apakah dimungkinkan pilkada dilakukan secara asimetris? Sehingga tidak semuanya dipilih secara langsung," kata Djarot dalam jumpa pers di kantor KPU RI, Rabu petang.

"Apakah dimungkinkan di dalam pilkada, tingkat otonomi itu diletakkan di tingkat provinsi, atau diletakkan di tingkat kota/kabupaten?" lanjutnya.

Djarot mengatakan, wacana ini berkaitan erat dengan sistem ketatanegaraan, khususnya sistem pemilu dan demokrasi.

Politikus PDI-P tersebut menyinggung soal mahalnya biaya politik dalam pilkada langsung dan konstitusi yang disebut tak secara spesifik mengharuskan pemilihan langsung.

Baca juga: Respons Usul Pilkada 2024 Maju 2 Bulan, Anggota Komisi II Rifqi: Kita Harus Revisi UU

Sehingga, menurut Djarot, pihaknya bakal melakukan kajian mendalam dan menelurkan berbagai rekomendasi terkait pelaksanaan otonomi daerah.

Menurutnya, hal ini bakal menjadi kajian yang menarik.

Eks pelaksana tugas gubernur DKI Jakarta itu mengambil contoh kasus Jakarta yang dianggap tak mengalami masalah berarti ketika menerapkan pilkada asimetris, yaitu gubernur dipilih secara langsung, sedangkan wali kota dan bupati diangkat gubernur.

"(Jakarta) aman, bagus, enggak ada masalah. Padahal, masyarakatnya relatif IPM-nya (indeks pembangunan manusia) sudah tinggi, tingkat kekerabatannya itu tidak begitu kuat, artinya sudah menjadi masyarakat modern," ujarnya.

"Kita perlu juga mengkaji mana daerah yang betul-betul siap untuk melakukan pilkada secara langsung dan mana yang cukup dipilih melalui DPRD," pungkas Djarot.