Kompas.com - 21/09/2022, 16:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, Partai Demokrat tak punya ruang gerak leluasa dalam hal koalisi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Apalagi, jika partai berlambang bintang mercy itu hendak mencalonkan ketua umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres).

"Kalau AHY (hendak diusung jadi capres atau cawapres) menurut saya masih jadi catatan," kata Yunarto kepada Kompas.com, Selasa (20/9/2022).

Baca juga: Nasdem Sebut Peluang Koalisi dengan PKS dan Demokrat Capai 80 Persen

Menurut Yunarto, kecil kemungkinan Demokrat bergabung dengan koalisi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebabnya, Gerindra telah mengumumkan rencana pencapresan ketua umum mereka, Prabowo Subianto.

Sementara, AHY dinilai tak mungkin jadi cawapres Menteri Pertahanan itu karena keduanya sama-sama berlatar belakang militer.

"Prabowo tidak mungkin bergabung dengan calon wakil presiden yang tentara juga, apalagi tentara level mayor, karena dia sendiri sudah jenderal," ujar Yunarto.

Demokrat juga diprediksi mustahil bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan. Ini tak lepas dari sejarah kerenggangan hubungan dua petinggi partai, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"PDI Perjuangan kita tahu sangat punya keterbatasan untuk bisa berkomunikasi dengan Demokrat karena faktor sejarah," ucap Yunarto.

Baca juga: Momen Bersama AHY, Anies, Surya Paloh, hingga JK, Demokrat: Sama-sama Punya Semangat Perubahan

Di luar itu, tiga partai pro pemerintah yakni Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah berkongsi membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Oleh karenanya, menurut Yunarto, paling masuk akal Demokrat bergabung dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Jika ketiganya bergabung sekalipun, Demokrat belum tentu bisa mendorong pencalonan AHY sebagai presiden dan wakil presiden.

Sebab, jika AHY yang dimajukan, maka hanya Demokrat yang mendulang keuntungan. Sementara, Nasdem dan PKS tak mendapat banyak.

Maka, Yunarto memprediksi, jika benar Demokrat-Nasdem-PKS berkoalisi, besar kemungkinan mereka mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres.

Sementara, kursi cawapres akan menjadi perdebatan alot. Namun, diperkirakan, koalisi ini pada akhirnya akan mengusung calon RI-2 dari luar partai, sebagaimana Anies Baswedan tak terafiliasi dengan parpol mana pun.

"Pada akhirnya akan masuk ke pertanyaan apakah Demokrat mau mengalah untuk menempatkan AHY pada posisi hanya menteri misalnya," kata Yunarto.

Adapun Demokrat mengeklaim bahwa sebagian besar kader mereka mendorong AHY maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.

Namun demikian, Demokrat juga mempertimbangkan nama-nama lainnya, tak terkecuali Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Memang (nama Anies) sudah sebagian beredar. Beliau punya wawasan bagus dan punya chemistry dengan AHY. Tapi, ini masih taraf finalisasi," kata Anggota Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat Syarief Hasan, Jumat (16/9/2022).

Baca juga: Demokrat Balas Pernyataan Hasto soal Kecurangan Pemilu 2009 dengan Kasus Harun Masiku

Dalam pidatonya di Rapimnas Demokrat yang digelar Jumat (16/9/2022) AHY mengungkap, partainya mengusung kriteria "perubahan dan perbaikan" untuk mencalonkan presiden pada Pilpres 2024.

Selain itu, kriteria capres-cawapres Demokrat harus memiliki integritas dan mengantongi dukungan kuat dari masyarakat. Syarat lainnya, sosok pasangan pimpinan tersebut harus punya hubungan yang baik dan rasa saling percaya.

“Tak kalah pentingnya pasangan ini harus memiliki chemistry, memiliki kekuatan saling percaya, saling menguatkan, saling melengkapi,” kata AHY di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jumat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Diminta Intervensi Tim PPHAM agar Pelanggaran HAM Berat Tak Diputihkan

Komnas HAM Diminta Intervensi Tim PPHAM agar Pelanggaran HAM Berat Tak Diputihkan

Nasional
KPK Sebut Terduga Penyuap AKBP Bambang Kayun Pengusaha, Ada di Luar Negeri

KPK Sebut Terduga Penyuap AKBP Bambang Kayun Pengusaha, Ada di Luar Negeri

Nasional
Indeks Kinerja HAM di Indonesia 2022 Berada di Angka 3,3, Naik 0,3 Poin di Banding Sebelumnya

Indeks Kinerja HAM di Indonesia 2022 Berada di Angka 3,3, Naik 0,3 Poin di Banding Sebelumnya

Nasional
KPK Sebut Bareskrim Sudah Serahkan Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

KPK Sebut Bareskrim Sudah Serahkan Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

Nasional
Polri dan Pemerintah Pusat Masuk Tiga Besar Pihak Paling Banyak Diadukan Terkait Pelanggaran HAM

Polri dan Pemerintah Pusat Masuk Tiga Besar Pihak Paling Banyak Diadukan Terkait Pelanggaran HAM

Nasional
Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Nasional
KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

Nasional
Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Nasional
Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Nasional
Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Nasional
Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Nasional
Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Nasional
Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Nasional
Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.