Salin Artikel

MPR Pertimbangkan Pilkada Asimetris, Sebagian Kepala Daerah Tak Lagi Dipilih Langsung

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mempertimbangkan dilakukannya kajian soal pemilihan kepala daerah (pilkada) secara asimetris. Dengan demikian, sebagian kepala daerah tak lagi dipilih langsung oleh rakyat.

Hal itu diungkapkan Ketua Badan Pengkajian MPR, Djarot Syaiful Hidayat usai bertemu dengan KPU di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Rabu (21/9/2022).

Menurutnya, sistem demokrasi Indonesia saat ini mengarah pada model liberal-individualistik, termasuk dalam hal pilkada. Sehingga, pilkada asimetris ini bisa saja dimungkinkan terjadi.

"Apakah dimungkinkan pilkada dilakukan secara asimetris? Sehingga tidak semuanya dipilih secara langsung," kata Djarot dalam jumpa pers di kantor KPU RI, Rabu petang.

"Apakah dimungkinkan di dalam pilkada, tingkat otonomi itu diletakkan di tingkat provinsi, atau diletakkan di tingkat kota/kabupaten?" lanjutnya.

Djarot mengatakan, wacana ini berkaitan erat dengan sistem ketatanegaraan, khususnya sistem pemilu dan demokrasi.

Politikus PDI-P tersebut menyinggung soal mahalnya biaya politik dalam pilkada langsung dan konstitusi yang disebut tak secara spesifik mengharuskan pemilihan langsung.

Sehingga, menurut Djarot, pihaknya bakal melakukan kajian mendalam dan menelurkan berbagai rekomendasi terkait pelaksanaan otonomi daerah.

Menurutnya, hal ini bakal menjadi kajian yang menarik.

Eks pelaksana tugas gubernur DKI Jakarta itu mengambil contoh kasus Jakarta yang dianggap tak mengalami masalah berarti ketika menerapkan pilkada asimetris, yaitu gubernur dipilih secara langsung, sedangkan wali kota dan bupati diangkat gubernur.

"(Jakarta) aman, bagus, enggak ada masalah. Padahal, masyarakatnya relatif IPM-nya (indeks pembangunan manusia) sudah tinggi, tingkat kekerabatannya itu tidak begitu kuat, artinya sudah menjadi masyarakat modern," ujarnya.

"Kita perlu juga mengkaji mana daerah yang betul-betul siap untuk melakukan pilkada secara langsung dan mana yang cukup dipilih melalui DPRD," pungkas Djarot.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/21192851/mpr-pertimbangkan-pilkada-asimetris-sebagian-kepala-daerah-tak-lagi-dipilih

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Sekitar, Termasuk Pendeta Terlibat Evakuasi Pilot Pesawat Susi Air yang Dibakar di Nduga

Warga Sekitar, Termasuk Pendeta Terlibat Evakuasi Pilot Pesawat Susi Air yang Dibakar di Nduga

Nasional
Klarifikasi Soal Rp 500 Triliun yang Disebut Habis untuk Rapat, Risma: Kami Selalu Berhemat

Klarifikasi Soal Rp 500 Triliun yang Disebut Habis untuk Rapat, Risma: Kami Selalu Berhemat

Nasional
Polisi: KKB Duga Sebagian dari 15 Pekerja Bangunan di Distrik Paro Anggota TNI atau BIN

Polisi: KKB Duga Sebagian dari 15 Pekerja Bangunan di Distrik Paro Anggota TNI atau BIN

Nasional
KPK Bakal Analisis Pengakuan Polisi 'Titip' Anak Masuk Unila

KPK Bakal Analisis Pengakuan Polisi "Titip" Anak Masuk Unila

Nasional
Diusulkan, Durasi Ibadah Haji Jadi 35 Hari pada 2023 dan 30 Hari pada 2024

Diusulkan, Durasi Ibadah Haji Jadi 35 Hari pada 2023 dan 30 Hari pada 2024

Nasional
Soal Penyebab Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, Menkes Tunggu Hasil Laboratorium Independen

Soal Penyebab Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, Menkes Tunggu Hasil Laboratorium Independen

Nasional
Soal Ijtima Ulama PKB Dorong Muhaimin Maju Pilpres, Gerindra: Pak Prabowo Menyimaknya

Soal Ijtima Ulama PKB Dorong Muhaimin Maju Pilpres, Gerindra: Pak Prabowo Menyimaknya

Nasional
Polisi: 15 Pekerja di Puskesmas Distrik Paro Tak Pernah Disandera KKB

Polisi: 15 Pekerja di Puskesmas Distrik Paro Tak Pernah Disandera KKB

Nasional
Beri Sinyal Tak Ikut Pilpres 2024, Ridwan Kamil: Paling Bagus Melanjutkan Jabar

Beri Sinyal Tak Ikut Pilpres 2024, Ridwan Kamil: Paling Bagus Melanjutkan Jabar

Nasional
Menkes Sebut dari Dua Anak Diduga Gagal Ginjal Akut, Satu yang Terkonfirmasi

Menkes Sebut dari Dua Anak Diduga Gagal Ginjal Akut, Satu yang Terkonfirmasi

Nasional
Ridwan Kamil Ingin Atalia Bergabung ke Golkar: Biar Paket Hemat

Ridwan Kamil Ingin Atalia Bergabung ke Golkar: Biar Paket Hemat

Nasional
Kronologi Evakuasi 15 Pekerja Pembangunan Puskesmas di Nduga Versi Polda Papua

Kronologi Evakuasi 15 Pekerja Pembangunan Puskesmas di Nduga Versi Polda Papua

Nasional
Tiba di Sumut, Jokowi Hadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Besok

Tiba di Sumut, Jokowi Hadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Besok

Nasional
Ketua DKPP Minta 'Jangan Berpikir Negatif' soal Sidang Kecurangan Pemilu Mendadak Ditunda

Ketua DKPP Minta "Jangan Berpikir Negatif" soal Sidang Kecurangan Pemilu Mendadak Ditunda

Nasional
Update 8 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 263 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.959

Update 8 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 263 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.959

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.