Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klaim SBY soal Sinyal Pemilu 2024 Bakal Curang Bisa Jadi Bumerang

Kompas.com - 20/09/2022, 05:30 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengklaim ada tanda-tanda akan terjadi kecurangan dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 dinilai bisa berbalik dan justru menguntungkan lawan politiknya.

"Pernyataan SBY ini bisa berbalik (counter opinion) menjadi bumerang yang menguliti kinerjanya di masa lalu, khususnya saat menyelenggarakan Pemilu," kata pengamat politik dari Trias Politika Agung Baskoro, saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/9/2022).

Hal itu kini dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang bereaksi atas pernyataan SBY.

Baca juga: Golkar Minta SBY Tak Berburuk Sangka Soal Pemilu 2024

Akan tetapi, kata Agung, keberhasilan SBY dengan menyerahkan tampuk kepemimpinan selanjutnya kepada Presiden Joko Widodo tanpa gejolak pada 2014 patut dipuji.

"Pertanyaannya apakah PDIP bisa mengulang hal tersebut sebagaimana Megawati melakukannya kepada SBY di 2004 secara mulus? Menimbang periode kedua ini PDIP kembali menjadi partai penguasa," ucap Agung.

Agung juga menilai pernyataan SBY itu dimaksudkan buat membangkitkan internal Partai Demokrat untuk mempersiapkan diri menjelang tahun politik.

"Secara internal SBY ingin memanaskan mesin politik yang ia miliki, baik Partai Demokrat maupun relawan-relawan di bawahnya untuk bertarung optimal bukan hanya di pileg tapi juga di pilpres," kata Agung.

Selain itu, kata Agung, pernyataan SBY itu juga bisa dimaknai sebagai peneguhan sikap politik Partai Demokrat, termasuk kaitannya dengan kans sang Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi peserta pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: SBY Duga Pemilu 2024 Bakal Tidak Jujur, PKB: Bukan Pernyataan Main-main

"Walaupun kans AHY maju sebagai capres tak lebih besar ketimbang sebagai cawapres, paling tidak Demokrat tak lagi mengambang atau kalah cepat dalam mengambil posisi politik sebagaimana dua periode sebelumnya," ucap Agung.

Pernyataan itu disampaikan SBY dalam pidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, pada Kamis (15/9/2022) pekan lalu. Hal itu memicu reaksi dari PDIP.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY.

Video pidato itu viral di media sosial, termasuk diunggah oleh akun Instagram DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, @pdemokrat.sumut.

Dalam video itu, SBY mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, Pilpres 2024 konon akan diatur sehingga hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Klaim SBY soal Rekayasa Jelang Pemilu 2024 Peringatan buat Lawan Politik

"Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," kata SBY.

Dalam video itu, SBY tidak menjelaskan siapa pihak yang ia maksud sebagai "mereka".

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com