Klaim SBY soal Sinyal Pemilu 2024 Bakal Curang Bisa Jadi Bumerang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengklaim ada tanda-tanda akan terjadi kecurangan dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 dinilai bisa berbalik dan justru menguntungkan lawan politiknya.

"Pernyataan SBY ini bisa berbalik (counter opinion) menjadi bumerang yang menguliti kinerjanya di masa lalu, khususnya saat menyelenggarakan Pemilu," kata pengamat politik dari Trias Politika Agung Baskoro, saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/9/2022).

Hal itu kini dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang bereaksi atas pernyataan SBY.

Baca juga: Golkar Minta SBY Tak Berburuk Sangka Soal Pemilu 2024

Akan tetapi, kata Agung, keberhasilan SBY dengan menyerahkan tampuk kepemimpinan selanjutnya kepada Presiden Joko Widodo tanpa gejolak pada 2014 patut dipuji.

"Pertanyaannya apakah PDIP bisa mengulang hal tersebut sebagaimana Megawati melakukannya kepada SBY di 2004 secara mulus? Menimbang periode kedua ini PDIP kembali menjadi partai penguasa," ucap Agung.

Agung juga menilai pernyataan SBY itu dimaksudkan buat membangkitkan internal Partai Demokrat untuk mempersiapkan diri menjelang tahun politik.

"Secara internal SBY ingin memanaskan mesin politik yang ia miliki, baik Partai Demokrat maupun relawan-relawan di bawahnya untuk bertarung optimal bukan hanya di pileg tapi juga di pilpres," kata Agung.

Selain itu, kata Agung, pernyataan SBY itu juga bisa dimaknai sebagai peneguhan sikap politik Partai Demokrat, termasuk kaitannya dengan kans sang Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi peserta pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: SBY Duga Pemilu 2024 Bakal Tidak Jujur, PKB: Bukan Pernyataan Main-main

"Walaupun kans AHY maju sebagai capres tak lebih besar ketimbang sebagai cawapres, paling tidak Demokrat tak lagi mengambang atau kalah cepat dalam mengambil posisi politik sebagaimana dua periode sebelumnya," ucap Agung.

Pernyataan itu disampaikan SBY dalam pidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, pada Kamis (15/9/2022) pekan lalu. Hal itu memicu reaksi dari PDIP.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY.

Video pidato itu viral di media sosial, termasuk diunggah oleh akun Instagram DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, @pdemokrat.sumut.

Dalam video itu, SBY mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, Pilpres 2024 konon akan diatur sehingga hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Klaim SBY soal Rekayasa Jelang Pemilu 2024 Peringatan buat Lawan Politik

"Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," kata SBY.

Dalam video itu, SBY tidak menjelaskan siapa pihak yang ia maksud sebagai "mereka".

"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan" ujar SBY.

Ia mengatakan, pemikiran seperti itu adalah sebuah kejahatan karena menurut dia rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

Ia juga mengaku tidak pernah melakukan hal serupa selama menjabat sebagai presiden Republik Indonesia pada 2004 hingga 2014.

"Selama 10 tahun lalu kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan Pemilu termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," kata SBY.

Baca juga: SBY Perlu Buktikan Dugaan Pemilu 2024 Settingan, PPP: Jangan Sampaikan Info yang Belum Tentu Benar

Reaksi PDIP

PDIP lantas bereaksi menanggapi pernyataan SBY. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Pemilu 2009 yang digelar di masa SBY dinilai sarat kecurangan.

"Mohon maaf Pak SBY tidak bijak, dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/9/2022).

Hasto meminta SBY untuk bertanggung jawab atas kecurangan yang terjadi karena saat itu merupakan periode kepemimpinannya.

Hasto mengatakan, pada era kepemimpinan SBY ditemukan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) yang bersifat masif.

"Salah satu buktinya ada di Pacitan, Jawa Timur," kata dia.

Baca juga: SBY Curiga Pemilu 2024 Bakal Ada Kecurangan, PKS: Membuat Kita Semua Waspada

"Ada yang bisa menunjukan berbagai skema kecurangan pada saat Pemilu 2009 kalau memang mau didalami lagi," ucap Hasto.

Hasto menyebut, puncak liberalisasi bisa terlihat dari sektor-sektor pertanian saat SBY berkuasa. "Puncak liberalisasi politik dan liberalisasi di sektor pertanian, terjadi zaman pak SBY," kata Hasto

Hasto menilai, apa yang dilakukan SBY sebagai liberalisasi politik terbukti dari kenaikan perolehan suara partai Demokrat. Demokrat disebut memperoleh kenaikan jumlah suara sebesar 300 persen.

"(Tapi) pasca-Pak SBY tidak berkuasa, terbukti hal-hal yang sifatnya bubble kemudian mengempes atau pecah sendiri, karena cara menggelembungkannya bersifat instan," kata Hasto.

Selain itu, Hasto menyinggung saat SBY terpilih pada tahun 2004.

Baca juga: Golkar Harap SBY Tak Ciptakan Isu Undang Keterbelahan Jelang Pemilu 2024

Saat itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum dijabat Anas Urbaningrum yang masuk Partai Demokrat setahun setelah Pemilu 2004 digelar.

"Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati yang harusnya menjadi wasit dalam Pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat," kata petinggi PDI-P ini.

Hasto mengatakan, PDI-P siap untuk merespons apa yang dituduhkan oleh SBY terhadap Jokowi.

"Tetapi kalau turun gunungnya itu mau menyebarkan fitnah kepada Pak Jokowi, maka PDI Perjuangan akan naik gunung agar bisa melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh Pak SBY," imbuh Hasto.

"Sebab informasi yang diterima Pak SBY sangat tidak tepat, jadi hati-hati kalau mau ganggu Pak Jokowi," sambung dia.

Hasto juga meminta SBY tak menuding adanya kecurangan di Pemilu 2024, lantaran dirinya tak bisa mencalonkan putranya yang sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Bisa tidaknya Demokrat bisa mencalonkan AHY dalam pilpres jangan dijadikan indikator sebagaimana tuduhan adanya skenario Pemerintahan Pak Jokowi untuk berbuat jahat dalam Pemilu," tutur Hasto.

Dok. PDI-P Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto

Hasto juga menyarankan supaya SBY menempuh jalur hukum ketimbang melontarkan pernyataan yang memicu perdebatan.

"Semua akan fair kalau dilakukan dengan baik melalui jalur hukum daripada membuat pernyataan politik yang cenderung menfitnah Bapak Presiden Jokowi,” ujar Hasto

Hasto berharap, SBY memiliki sikap kenegarawan dengan melaporkan apa yang telah disampaikan dalam Rapimnas Partai Demokrat terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Hal itu, kata Hasto, bisa dilakukan dengan melaporkan dugaan kecurangan tersebut kepada aparat penegak hukum atau lembaga penyelenggara Pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Baca juga: Bawaslu: Pernyataan SBY soal Pemilu 2024 Tidak Jujur dan Adil Menjadi Warning

“Sekiranya kenegarawanan beliau dikedepankan, tentu saja apa yang beliau dengar dan ketahui, itu dapat disampaikan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu yang netral, yang juga pada proses pemilihan Partai Demokrat ikut menyampaikan suaranya,” tutur Hasto.

Hasto pun meminta, SBY tidak perlu curiga dan khawatir berlebihan terkait adanya upaya mengatur jumlah pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada pemilu mendatang.

Kendati demikian, Sekjen PDIP itu memahami adanya kekhawatiran anaknya, AHY tidak bisa bisa berlaga di Pilpres 2024. Namun, kata Hasto, mekanisme pemilu mendatang telah diatur yakni melalui ambang batas atau presidential threshold.

“Kita bisa memahami bagaiamana seorang mendorong anaknya, tetapi harus melihat mekanisme konstitusional yang ada bahwa ketentuan presidential threshold itu merupakan ketentuan yang sah secara kontitusi tidak boleh diganggu gugat karena sudah berulang kali dilakukan judicial review," papar Hasto.

"Kemudian MK menetapkan betapa pentingnya presidential threshold untuk memastikan agar pemerintahan berjalan efektif, memiliki basis yang kuat dan stabilitas politik,” ucap Hasto.

(Penulis : Ardito Ramadhan, Singgih Wiryono, Irfan Kamil, Tatang Guritno | Editor : Icha Rastika, Bagus Santosa, Irfan Maullana, Novianti Setuningsih)