Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/09/2022, 14:52 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin meminta semua pihak tak berburuk sangka soal penyelenggaraan Pemilu 2024.

Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebutkan ada indikasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan berlangsung tidak jujur.

“Pernyataan Bapak SBY normatif saja. Sekedar mengingatkan kita semua agar tetap aware,” tutur Nurul dihubungi Kompas.com, Senin (19/9/2022).

Baca juga: Klaim SBY soal Rekayasa Jelang Pemilu 2024 Peringatan Buat Lawan Politik

“Namun sebaiknya kita tidak berburuk sangka, tapi turut mengedukasi pemilih untuk cerdas, menawarkan politik yang bersih, dan jujur,” paparnya.

Sebaliknya, ia mendorong agar semua partai politik (parpol) fokus memberikan edukasi soal figur calon presiden (capres) yang bakal diusung.

Di sisi lain, parpol tak boleh lupa untuk menyalurkan semangat kebersamaan pada masyarakat untuk menghindari polarisasi.

“Komitmen untuk tidak terpolarisasi dalam politik sara itu malah hal yang penting,” katanya.

Baca juga: SBY Perlu Buktikan Dugaan Pemilu 2024 Settingan, PPP: Jangan Sampaikan Info yang Belum Tentu Benar

Nurul mengaku tak mempersoalkan berapa pasang calon (paslon) capres-cawapres yang nantinya akan berkontestasi.

Buatnya, Partai Golkar siap bersaing dengan siapapun dalam Pilpres 2024.

“Yang penting semangatnya untuk membangun Indonesia dengan baik. Dengan tetap memelihara dan saling menghormati perbedaan,” tandasnya.

Diketahui SBY mengaku mendapatkan informasi ada upaya mengatur penyelenggaraan Pemilu 2024.

Sehingga pemilu bakal berlangsung tanpa azas kejujuran dan keadilan.

Baca juga: SBY Curiga Pemilu 2024 Bakal Ada Kecurangan, PKS: Membuat Kita Semua Waspada

Bentuknya adalah upaya untuk menjegal Partai Demokrat mengusung capres-cawapresnya sendiri, dan upaya agar Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua paslon.

Pernyataan SBY kemudian ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Hasto menyarankan lebih baik tudingan SBY itu disampaikan melalui jalur hukum, ketimbang menyebarkan fitnah pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dalam pandangan Hasto kecurangan pemilu justru terjadi pada 2009 ketika SBY menjabat sebagai presiden, dan mencalonkan diri untuk kedua kalinya.

"(Tapi) pasca-Pak SBY tidak berkuasa, terbukti hal-hal yang sifatnya bubble kemudian mengempes atau pecah sendiri, karena cara menggelembungkannya bersifat instan," ujar Hasto dalam keterangannya Sabtu (17/9/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Nasional
Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Nasional
GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan 'Nobar' Puncak Resepsi Satu Abad NU

GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan "Nobar" Puncak Resepsi Satu Abad NU

Nasional
KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

Nasional
Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Nasional
Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres 'Media Sustainability'

Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres "Media Sustainability"

Nasional
Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Nasional
Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Nasional
UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

Nasional
Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Nasional
Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Nasional
Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Nasional
Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Nasional
Surya Darmadi: Cari 100 Pelaku, Utang Negara Rp 7.700 Triliun Lunas

Surya Darmadi: Cari 100 Pelaku, Utang Negara Rp 7.700 Triliun Lunas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.