Klaim SBY soal Sinyal Pemilu 2024 Bakal Curang Bisa Jadi Bumerang

"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan" ujar SBY.

Ia mengatakan, pemikiran seperti itu adalah sebuah kejahatan karena menurut dia rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

Ia juga mengaku tidak pernah melakukan hal serupa selama menjabat sebagai presiden Republik Indonesia pada 2004 hingga 2014.

"Selama 10 tahun lalu kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan Pemilu termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," kata SBY.

Baca juga: SBY Perlu Buktikan Dugaan Pemilu 2024 Settingan, PPP: Jangan Sampaikan Info yang Belum Tentu Benar

Reaksi PDIP

PDIP lantas bereaksi menanggapi pernyataan SBY. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Pemilu 2009 yang digelar di masa SBY dinilai sarat kecurangan.

"Mohon maaf Pak SBY tidak bijak, dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/9/2022).

Hasto meminta SBY untuk bertanggung jawab atas kecurangan yang terjadi karena saat itu merupakan periode kepemimpinannya.

Hasto mengatakan, pada era kepemimpinan SBY ditemukan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) yang bersifat masif.

"Salah satu buktinya ada di Pacitan, Jawa Timur," kata dia.

Baca juga: SBY Curiga Pemilu 2024 Bakal Ada Kecurangan, PKS: Membuat Kita Semua Waspada

"Ada yang bisa menunjukan berbagai skema kecurangan pada saat Pemilu 2009 kalau memang mau didalami lagi," ucap Hasto.

Hasto menyebut, puncak liberalisasi bisa terlihat dari sektor-sektor pertanian saat SBY berkuasa. "Puncak liberalisasi politik dan liberalisasi di sektor pertanian, terjadi zaman pak SBY," kata Hasto

Hasto menilai, apa yang dilakukan SBY sebagai liberalisasi politik terbukti dari kenaikan perolehan suara partai Demokrat. Demokrat disebut memperoleh kenaikan jumlah suara sebesar 300 persen.

"(Tapi) pasca-Pak SBY tidak berkuasa, terbukti hal-hal yang sifatnya bubble kemudian mengempes atau pecah sendiri, karena cara menggelembungkannya bersifat instan," kata Hasto.

Selain itu, Hasto menyinggung saat SBY terpilih pada tahun 2004.

Baca juga: Golkar Harap SBY Tak Ciptakan Isu Undang Keterbelahan Jelang Pemilu 2024

Saat itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum dijabat Anas Urbaningrum yang masuk Partai Demokrat setahun setelah Pemilu 2004 digelar.