Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Perintahkan BUMN Beli Produk Petani Lokal

Kompas.com - 19/09/2022, 14:31 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan Badan Pangan Nasional dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membeli hasil tani dalam negeri agar para petani tidak perlu repot memikirkan pemasaran hasil tani mereka.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, hal itu menjadi salah satu hasil rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju mengenai harga kedelai, bawang merah, dan cabai.

"Tadi arahan Bapak Presiden, nanti produk petani itu jangan disusahkan soal pemasaran, jadi petani ya produksi. Petani yang produksi, kalau produksinya banyak dibeli harga yang untung oleh bisa Badan Pangan atau BUMN dibeli," kata Zulkifli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/9/2022).

Baca juga: Tujuan Pemerintah Memberikan Subsidi Benih dan Pupuk bagi Petani

Menurut Zulhas, sapaan akrab Zukifli, kebijakan ini dapat menjadi solusi untuk menjamin harga jual hasil tani yang kerap anjlok jika produksi sedang melimpah ruah.

Ia yakin, kebijakan ini bakal mendorong petani untuk meningkatkan produksinya karena pemerintah menjamin hasil tani mereka bakal laku di pasaran.

"Nanti petani kita itu akan berlomba-lomba produksi karena dijamin harganya ada yang beli dan harganya untung. Sekarang kan tidak, petani itu produksi tapi memikirkan jual juga," ujar Zulhas.

Ia menyebutkan, kebijakan serupa juga sudah diterapkan di beberapa negara seperti China, Vietnam, dan Thailand.

"Kalau kita berlebih, kan bisa diekspor oleh Badan Pangan atau BUMN," ujar Zulhas.

Baca juga: Mendag Zulkifli Hasan Lepas Ekspor Tekstil ke 5 Negara

Zulhas berharap, kebijakan ini juga membuat Indonesia swasembada pada komodtias kedelai, bawang merah, dan cabai.

Sebab, menurut dia, swasembada tidak pernah terwujud karena harga komoditas itu selalu anjlok ketika panen besar.

"Arahan Pak Presiden itu masalahnya sebetulnya ada di harga. Kita sudah bukan hanya persoalan hari ini, sudah 50 tahun yang lalu, itu kalau petani produksi bagus, harganya kan murah, kalau produksinya banyak kan murah harganya, selalu itu berulang-ulang," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dirut BPJS: Dokter Asing Boleh Layani Pasien BPJS Kesehatan, Asal...

Dirut BPJS: Dokter Asing Boleh Layani Pasien BPJS Kesehatan, Asal...

Nasional
Syukur Aisyah Rumahnya Direnovasi, Tak Lagi Tidur Beralas Tanah dan BAB di Plastik

Syukur Aisyah Rumahnya Direnovasi, Tak Lagi Tidur Beralas Tanah dan BAB di Plastik

Nasional
Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

Nasional
Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

Nasional
Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

Nasional
Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Nasional
Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang tidak Bekerja untuk Rakyat, 'Out'

Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang tidak Bekerja untuk Rakyat, "Out"

Nasional
Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

Nasional
Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

Nasional
Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan

Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Menang di Putusan Sela, Nawawi Tunggu Laporan Jaksa KPK

Hakim Agung Gazalba Saleh Menang di Putusan Sela, Nawawi Tunggu Laporan Jaksa KPK

Nasional
Jokowi Sebut Birokrasi Efektif Harus Memudahkan dan Memuaskan Masyarakat

Jokowi Sebut Birokrasi Efektif Harus Memudahkan dan Memuaskan Masyarakat

Nasional
Menpan RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program 'INA Digital' Jokowi

Menpan RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program "INA Digital" Jokowi

Nasional
Komisi III Akan Panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk Klarifikasi Isu Penguntitan

Komisi III Akan Panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk Klarifikasi Isu Penguntitan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com