[POPULER NASIONAL] PDI-P Sindir Balik SBY | Pertemuan Prabowo dan KSAD

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkit langkah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang merekrut mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Anas Urbaningrum menjadi kader partai setelah Pemilu 2004.

Menurut Hasto, keputusan SBY merekrut Anas dan mantan Wakil Ketua KPU Andi Nurpati menunjukkan ada indikasi kecurangan dalam pemilu saat itu.

Baca juga: SBY: Saya Harus Turun Gunung, Ada Tanda-tanda Pemilu 2024 Bisa Tidak Jujur

Kabar lainnya yang juga banyak dibaca pada akhir pekan adalah pertemuan antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.

1. Tanggapi SBY, Hasto Singgung Anas Urbaningrum Masuk Demokrat Setelah Jabat Ketua KPU

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyinggung perekrutan mantan ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2001-2005 Anas Urbaningrum menjadi kader Partai Demokrat.

Hal tersebut Hasto lontarkan untuk menanggapi pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas dugaan kecurangan yang akan terjadi pada Pemilu 2024.

Hasto mengatakan, perekrutan Anas Urbaningrum tersebut merupakan salah satu indikasi adanya kecurangan pemilu di era pemerintahan SBY yang merupakan Presiden Keenam RI.

"Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam Pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat," ujar Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/9/2022).

Baca juga: Tanggapi SBY, Hasto Singgung Anas Urbaningrum Masuk Demokrat Setelah Jabat Ketua KPU

Selain merekrut Anas usai Pemilu 2004, kecurangan pemilu juga disebut bisa terlihat dari fenomena manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2009.

"Zaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat masif," imbuh Hasto.

Hasto juga menyebut bahwa banyak tim senyap yang dibentuk saat itu untuk memuluskan hasil pemilu.

"Selain itu, menurut penelitian, SBY menggunakan dana hasil kenaikan BBM untuk kepentingan elektoral. Pada saat bersamaan terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik Pak SBY," ujar Hasto.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil.

SBY mengatakan, karena adanya informasi tersebut, ia mesti turun gunung untuk menghadapi Pemilu 2024.

Baca juga: Sekjen PDI-P Sebut Rezim SBY yang Mendorong Liberalisasi Politik

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY saat berpidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Kamis (15/9/2022).

Video pidato itu viral di media sosial, termasuk diunggah oleh akun Instagram DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, @pdemokrat.sumut.