Tak Ada Deklarasi AHY Capres di Rapimnas, Pengamat: Demokrat Sedang Turunkan Daya Tawarnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi menilai Partai Demokrat belum mengetahui secara pasti langkah yang diambil untuk membentuk koalisi pilpres nanti.

Hal ini terlihat dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat yang tak memberi dukungan secara pasti terkait posisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Dengan tidak menyebut secara aklamasi AHY harus menjadi capres atau cawapres, menunjukan internal Demokrat tidak bisa memastikan keputusan akhir dari sikap politik (parpol) koalisi yang akan diajak Demokrat untuk bergabung,” papar Ari pada Kompas.com, Jumat (16/9/2022).

Baca juga: Ketika AHY Singgung Pemerintahan Jokowi Tak Sebaik Era SBY

Ia menilai keputusan Rapimnas itu menunjukan bahwa Partai Demokrat telah menurunkan syarat untuk membangun koalisi.

Dalam pandangannya, upaya untuk mengajukan AHY sebagai capres dalam proses tawar menawar politik telah dihentikan.

“Hasil Rapimnas Demokrat seperti ini semakin menebalkan jika Demokrat sudah menurunkan daya tawarnya karena tidak harus memaksakan AHY sebagai capres,” ujar dia.

Saat ini Partai Demokrat tengah intens membangun komunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Nasdem.

Baca juga: Rapimnas Demokrat Dukung AHY Maju dalam Pilpres 2024

Ari menduga PKS punya kecenderungan untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena posisi politiknya saat ini terjepit.

PKS hampir mustahil bekerja bersama PDI-P, pun kesulitan bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) maupun koalisi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Alasannya, basis massa PKS berbenturan dengan Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di KIB, serta PKB.

“Ceruk pemilihnya PKS begitu eksklusif sehingga tidak menjadi pilihan politik yang luas dari koalisi-koalisi lain,” ucap dia.

Baca juga: Sebut Pembangunan Infrastruktur Hanya Teruskan Inisiatif SBY, AHY: Tinggal Gunting Pita

Perundingan alot, lanjut Ari, justru bakal terjadi antara Partai Demokrat dan Partai Nasdem.

Sebab, Partai Nasdem memiliki pilihan politik yang lebih luas, karena posisinya sebagai partai koalisi pemerintah.

“Nasdem pasti akan memaksimalkan mengatur koalisi, mengingat Nasdem punya posisi tawar dengan berpindah ke koalisi lain yang lebih prospektif menang,” ungkapnya.

Maka jika Partai Demokrat disarankan berhati-hati melakukan negosiasi jika ingin mengajak Partai Nasdem untuk bekerja sama.