Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sindir Pemerintahan Jokowi, AHY: Dulu Dihina-hina BLT Kita

Kompas.com - 15/09/2022, 20:08 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyindir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melanjutkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Padahal, kala itu, BLT mendapat kritikan tajam oleh PDI-P, partai yang mengusung Jokowi saat ini.

Namun, menurut AHY, program BLT terbukti banyak dilanjutkan di masa Jokowi.

"Dulu dihina-hina BLT kita, 'Apa itu BLT hanya untuk menghambur-hamburkan uang negara?' Dibilang kita tak punya cara lain. Padahal, itu lah cara yang bijaksana untuk membantu rakyat miskin. Betul?," kata AHY dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2022).

Baca juga: Jokowi: BLT BBM Baru Tersalurkan 40 Persen, Masih Banyak yang Belum

AHY menyebut, BLT di zaman SBY merupakan salah satu pilar yang diinisiasi.

Sebab, BLT merupakan bagian dari pilar pro-poor atau pro terhadap rakyat miskin dengan cara memberikan bantuan.

Sayangnya kala itu, pemberian BLT disebut-sebut menghambur-hamburkan uang dan merendahkan masyarakat kelas bawah.

"Sekarang BLT? It's okay, sesuatu yang bagus kalau dilanjutkan kan enggak apa-apa. Enggak usah malu-malu juga," kata AHY.

Baca juga: Jokowi: Sampai 15 September, BLT BBM Sudah Disalurkan ke 461 Daerah

Sebagai informasi, program BLT mulai populer sejak era pemerintahan Presiden SBY.

Kala itu, BLT diberikan saat pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM.

Menurut SBY, BLT adalah salah satu opsi untuk mengurangi beban rakyat karena kenaikan harga BBM.

Namun, program BLT di era SBY menuai kritik keras dari kalangan oposisi, terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dimotori Megawati Soekarnoputri.

Tak cuma mengkritik program BLT, pemerintah SBY juga dikritik habis-habisan saat menaikkan harga BBM.

Baca juga: Cara Mengecek Penerima dan Cara Mencairkan BLT BBM 2022 di Kantor Pos

Suhu politik pun sempat memanas kala itu, di mana terjadi serentetan demonstrasi besar di sejumlah daerah menolak kenaikan harga BBM.

Setali tiga uang, baik Megawati maupun kader PDIP di parlemen, juga jadi garda barisan terdepan menolak keras kenaikan harga BBM yang dilakukan rezim SBY.

Halaman:


Terkini Lainnya

Buka WWF ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Buka WWF ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Nasional
Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Nasional
Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF ke-10

Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF ke-10

Nasional
Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Nasional
Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Nasional
Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Nasional
Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas 'Montblanc' Isi Uang Tunai dan Sepeda 'Yeti'

Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas "Montblanc" Isi Uang Tunai dan Sepeda "Yeti"

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Nasional
Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Nasional
Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Nasional
Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Nasional
Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Nasional
Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com