Salin Artikel

Sindir Pemerintahan Jokowi, AHY: Dulu Dihina-hina BLT Kita

Padahal, kala itu, BLT mendapat kritikan tajam oleh PDI-P, partai yang mengusung Jokowi saat ini.

Namun, menurut AHY, program BLT terbukti banyak dilanjutkan di masa Jokowi.

"Dulu dihina-hina BLT kita, 'Apa itu BLT hanya untuk menghambur-hamburkan uang negara?' Dibilang kita tak punya cara lain. Padahal, itu lah cara yang bijaksana untuk membantu rakyat miskin. Betul?," kata AHY dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2022).

AHY menyebut, BLT di zaman SBY merupakan salah satu pilar yang diinisiasi.

Sebab, BLT merupakan bagian dari pilar pro-poor atau pro terhadap rakyat miskin dengan cara memberikan bantuan.

Sayangnya kala itu, pemberian BLT disebut-sebut menghambur-hamburkan uang dan merendahkan masyarakat kelas bawah.

"Sekarang BLT? It's okay, sesuatu yang bagus kalau dilanjutkan kan enggak apa-apa. Enggak usah malu-malu juga," kata AHY.

Sebagai informasi, program BLT mulai populer sejak era pemerintahan Presiden SBY.

Kala itu, BLT diberikan saat pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM.

Menurut SBY, BLT adalah salah satu opsi untuk mengurangi beban rakyat karena kenaikan harga BBM.

Namun, program BLT di era SBY menuai kritik keras dari kalangan oposisi, terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dimotori Megawati Soekarnoputri.

Tak cuma mengkritik program BLT, pemerintah SBY juga dikritik habis-habisan saat menaikkan harga BBM.

Suhu politik pun sempat memanas kala itu, di mana terjadi serentetan demonstrasi besar di sejumlah daerah menolak kenaikan harga BBM.

Setali tiga uang, baik Megawati maupun kader PDIP di parlemen, juga jadi garda barisan terdepan menolak keras kenaikan harga BBM yang dilakukan rezim SBY.

Selama pemerintahan SBY, PDI-P selalu menolak ketika pemerintah berencana menaikkan harga BBM dengan berbagai alasan.

Bahkan, putri Megawati yang juga petinggi PDIP, Puan Maharani saat itu menyampaikan pidato penolakan kenaikan harga BBM di DPR sembari menangis terisak-isak.

Puan Maharani yang sekarang digadang-gadang menjadi salah satu bakal calon Presiden RI ini sedih memikirkan penderitaan rakyat akibat harga BBM naik di era SBY.

BLT BBM ini diberikan kepada masyarakat selama empat bulan, dengan besaran bantuan Rp 150.000 per bulan.

Penyalurannya diberikan sebanyak 2 kali, masing-masing Rp 300.000 sehingga totalnya menjadi Rp 600.000.

Total penerima BLT pengalihan subsidi BBM ini mencapai 20,6 juta penerima manfaat.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/15/20081681/sindir-pemerintahan-jokowi-ahy-dulu-dihina-hina-blt-kita

Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke