Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Jangan Sampai Pemilu 2024 Jadi Perpisahan PPP dari Senayan

Kompas.com - 06/09/2022, 09:24 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengatakan kisruh di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapat membuatnya terlempar dari Parlemen di Pemilu 2024.

Ia menilai konflik itu bisa membuat kinerja mesin partai tidak optimal dalam menarik dukungan konstituen.

“Jika kondisi itu dibiarkan ancaman degradasi parliamentary threshold 4 persen akan membayangi PPP,” ujar Umam dalam keterangannya, Senin (5/9/2022).

Baca juga: Suharso Monoarfa Dicopot, Ini Daftar Ketua Umum PPP

“Jangan sampai Pemilu 2024 menjadi pemilu perpisahan bagi PPP dari jajaran elit partai Senayan,” sambungnya.

Adapun dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Banten, Minggu (4/9/2022) Suharso diberhentikan dari jabatan ketua umum.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas itu diganti oleh Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Mardiono.

Baca juga: Panas di Acara PPP Usai Pencopotan Suharso Monoarfa, Waketum Beri Penjelasan

Umam memandang, situasi tersebut juga tak menguntungkan PPP pada dua hal.

Pertama, proses verifikasi berkas calon peserta Pemilu 2024 yang tengah berlangsung di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab sangat mungkin dualisme di internal PPP berkembang hingga proses peradilan.

“Jika konflik internal ini terus berlanjut menjadi sengketa hukum di tingkat PTUN dan Mahkamah Agung (MA),” katanya.

Kedua, potensi keputusan politik Suharso yang kemudian diubah oleh Mardiono sebagai penggantinya.

Baca juga: Teriakan Capek, Bohong, Turun Penuhi Acara PPP yang Tak Dihadiri Suharso dan Plt Ketum

Umam menjelaskan kepemimpinan baru bisa memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibangun PPP bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar.

“Maka PPP berpeluang dibawa untuk bergabung dengan koalisi lain, yang lebih merepresentasikan karakter nilai-nilai politik Islam, untuk menjaga basis pemilih loyalnya,” pungkas dia.

Sebelumnya Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengklaim tidak ada perpecahan di internal partainya.

Baca juga: Pencopotan Suharso Monoarfa dan Pamor PPP yang Kian Redup

Ia mengungkapkan pihaknya juga telah berkomunikasi dengan Suharso terkait pergantian jabatan ketua umum tersebut.

Bahkan Suharso tak disingkirkan, tapi tengah dicarikan jabatan baru.

“Kita ingin tempatkan beliau di posisi terhormat tapi tidak di puncak eksekutif partai,” sebut Arsul ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Senin.

Ia menampik jika pergantian jabatan itu semata-mata karena konflik antara Suharso dan sejumlah Majelis PPP.

Namun para kader ingin meningkatkan elektabilitas PPP yang dirasa tak berkembang signifikan dibawah kepemimpinan Suharso.

Baca juga: Pemberhentian Suharso Monoarfa dari Ketum PPP Dinilai Dapat Mengancam Elektoral Partai

“Barangkali teman-teman di bawah itu juga menginginkan itu karena selama ini, misalnya, kok merasa survei PPP (tidak) meningkat. Meskipun kerja-kerja konsolidasi itu sudah banyak dilakukan,” tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com