Jokowi: DOB Permintaan dari Bawah, kalau Ada Pro Kontra Itu Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan keterangan soal pembentukan tiga daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

Menurut Presiden, pembentukan tiga DOB itu merupakan aspirasi dari masyarakat yang sudah didengarkan sejak lama.

"Sekali lagi itu adalah permintaan dari bawah. Bahwa ada pro dan kontra itulah yang namanya demokrasi," ujar Jokowi di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, Papua, pada Rabu (31/8/2022) sebagaimana disiarkan YouTube Sekreriat Presiden.

Baca juga: Mendagri Jelaskan Spirit Pembentukan DOB Papua dalam Acara Pembagian 10 Juta Bendera di Merauke

"Ini kan, kita kan saya sendiri mendengar, pemerintah itu mendengar permintaan-permintaan dari bawah. Saya ke Merauke minta. Saya ke pegunungan tengah, kelompok-kelompok datang ke saya minta itu," tegasnya.

Dia mengatakan, permintaan itu sudah diterimanya sejak lima hingga tujuh tahun lalu.

Kemudian, pemerintah pusat menindaklanjutinya dengan perlahan-lahan.

Kepala Negara mengungkapkan, salah satu latar belakang pembentukan DOB adalah pemerataan pembangunan di Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Pertimbangkan Payung Hukum Pemilu di Tiga DOB Papua

Kemudian, alasan lainnya adalah memudahkan jangkauan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

"Ini permintaan dari bawah, kelompok-kelompok yang ada di sini dan ini dalam rangka pemerataan pembangunan karena memang tanah Papua ini terlalu luas kalau hanya dua provinsi. Terlalu luas. Untuk memudahkan jangkauan pelayanan itulah dibangun DOB-DOB baru," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua resmi disahkan menjadi undang-undang (UU).

Pengesahan diputuskan melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang dihelat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/6/2022).

Baca juga: Pemekaran Papua dan Pengabaian Aspirasi Masyarakat Adat

Dengan disahkannya tiga RUU ini, Papua resmi akan dimekarkan menjadi tiga provinsi, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Kemudian, Panitia Kerja (Panja) RUU tentang DOB Papua dan pemerintah juga menyepakati ibu kota tiga wilayah DOB, yakni Nabire, Merauke, dan Jaya Wijaya.

Nabire menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah. Kemudian, Merauke menjadi ibu kota Provinsi Papua Selatan, dan Jaya Wijaya adalah ibu kota Provinsi Papua Pegunungan.