Wapres Pastikan Akan Ada Tindakan Terkait WNI yang Tewas Ditembak di Papua Nugini

KAMPAR, KOMPAS.com- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, pemerintah Indonesia akan mengambil langkah dalam merespons kasus tewasnya seorang nelayan warga negara Indonesia yang diduga ditembak tentara Papua Nugini.

"Kita tunggu saja nanti akan ada langkah-langkah yang akan diambil," kata Ma'ruf seusai meninjau kegiatan santripreneurship di Kampar, Kamis (25/8/2022).

Maruf menuturkan, kasus tersebut tengah ditangani Kementerian Luar Negeri yang sedang melakukan pembicaraan dengan pihak Papua Nugini.

Baca juga: Nelayan Ditembak Oknum Tentara Papua Nugini, Polisi di Merauke Lakukan Olah TKP Kapal

Kendati demikian, Ma'ruf mengaku belum mengetahui langkah apa yang akan diambil oleh Kementerian Luar Negeri dalam menyikapi kasus itu.

"Saya belum dapat laporan terakhir seperti apa langkah yang akan diambil, tapi sedang dilakukan pembicaraan-pembicaraan," ujar dia.

Secara terpisah, Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi menyebutkan, Kementerian Luar Negeri sedang menjajaki langkah nota protes kepada pemerintah Papua Nugini atas peristiwa itu.

Ia mengatakan, pemerintah juga akan membahas kasus tersebut dalam joint border meeting antara Indonesia dan Papua Nugini.

"Pemerintah Indonesia akan fokus ke percepatan pengembangan kawasan perbatasan, baik di darat dan di laut, seperti optimalisasi kawasan ekonomi di sekitar PLBN (pos lintas batas negara)," ujar Masduki.

Sementara itu, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kemenlu Judha Nugraha menyatakan, meminta pemerintah Papua Nugini segera menginvestigasi dan menghukum tegas penembak nelayan Indonesia di perbatasan Papua Nugini.

"Meminta dilakukan investigasi secara menyeluruh, dan diterapkannya hukuman tegas jika ditemukan pelanggaran tersebut termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan yang berlebihan," kata Judha dalam press briefing, Kamis siang.

Diberitakan sebelumnya, Sugeng, nakhoda Kapal Kelvin 02 tewas diduga ditembak oleh tentara perbatasan Papua Nugini saat sedang berlayar di perairan Australia, pada 22 Agustus 2022.

Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua Suzanna Wanggai mengakui, dalam kasus tersebut ada pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan Indonesia karena memasuki wilayah Papua Nugini tanpa izin.

Baca juga: Kemenlu Minta Papua Nugini Hukum Tegas Pihak yang Tembak Nelayan RI hingga Tewas

"Namun kita juga harus melihat kejadian penembakan ini tidak manusiawi, mereka (tentara PNG) mendatangi kapal dan langsung memberondong dengan tembakan," kata Suzanna, Rabu (24/8/2022).

Untuk itu, ia mendorong pemerintah pusat agar mengeluarkan surat protes kepada pemerintah Papua Nugini.

"Tentu kita pemerintah daerah akan mendorong bagaimana pemerintah pusat bisa membuat surat protes keras terhadap pemerintah Papua Nugini," ujar Suzanna.