Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Dorong Pengusaha Lakukan Hilirisasi agar Indonesia Bisa Ekspor Barang Jadi

Kompas.com - 24/08/2022, 16:02 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong pengusaha untuk melakukan hilirisasi agar Indonesia dapat mengekspor barang jadi dan setengah jadi ke luar negeri, bukan mengekspor barang mentah.

Ma'ruf meyakini, Indonesia tidak akan terpengaruh oleh krisis apapun apabila hal tersebut dilakukan.

"(Hilirisasi) ini yang perlu banyak, sehingga yang harus mengerjakan itu adalah bangsa kita sendiri. Saya percaya Japnas (Jaringan Pengusaha Nasional) bisa melakukan itu semua," kata Ma'ruf saat membuka Musyawarah Nasional I Japnas di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (24/8/2022).

"Dan oleh karena itu, krisis apapun, krisis global bagaimanapun saya kira tidak akan berpengaruh pada negara dan bangsa kita," ujar dia.

Baca juga: Wapres Maruf Amin: Judi Online Harus Diberantas Tuntas

Menurut Ma'ruf, dari sisi keagamaan, Tuhan memang sudah menganugerahkan sumber daya alam yang berbeda-beda di tiap negara sehingga setiap negara mesti melakukan perdagangan.

Ia mengatakan, Indonesia sendiri dianugerahi banyak sumber daya alam baik itu produk pertanian, perkebunan, kelautan, hingga pertambangan yang tidak dimiliki oleh negara lain.

Bahkan, karena kekayaan rempah-rempah, Indonesia sampai dijajah ratusan tahun oleh para penjajah yang mencari rempah-rempah.

"Sekarang ini sepertinya jalur rempah itu harus dihidupkan lagi, cuma dalam bentuk yang lain, bagaimana kita menjual rempah dengan melalukan hilirisasi-hilirisasi," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Ingin Menara Syariah di PIK 2 Jadi Islamic Financial Hub Terbesar se-Asia Tenggara

Ia pun menegaskan, dengan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, dibutuhkan pengusaha-pengusaha yang mampu mengelola sumber daya alam untuk dihilirasi dan dijual ke luar negeri.

"Sekarang yang diperlukan pengusaha-pengusaha yang menghubungkan antara produk-produk pertanian, perkebunan, kelautan, dan pertambangan ini untuk diolah, dihilirasi, kemudian dijual dalam bentuk barang jadi dan setengah jadi ke luar negeri," kata Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Nasional
Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com