Wapres Sebut Perlu Gerakan Masif dan Terkoordinasi Tangani Terorisme dan Radikalisme

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mendorong adanya koordinasi dan kolaborasi antarlembaga melalui gerakan masif untuk menangani terorisme dan radikalisme di Indonesia.

Hal ini disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menerima audiensi pimpinan Center for Terrorism and Radicalism Studies, Selasa (23/8/2022).

"Perlu adanya gerakan yang dimasifkan dan lebih terkoordinasi antarlembaga yang menangani,” kata Ma'ruf, dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Mahfud hingga Kepala BNPT Aksi Hening 2 Menit untuk Penghormatan terhadap Korban Terorisme

Menurut Ma'ruf, keberadaan lembaga pengkajian yang khusus meneliti dan menganalisis aksi terorisme dan radikalisme sangat penting untuk menangkal dan menerapkan sikap anitipatif.

Ia pun mendukung adanya lembaga pengkajian yang dipusatkan pada satu lembaga sehingga kementerian/lembaga tidak melakukan pekerjaan yang sama untuk bidang yang sama.

Harapannya, hasil penelitian yang dilakukan lembaga pengkajian itu dapat dijadikan rujukan bersama oleh lembaga terkait.

"Saya setuju kalau kajian itu dilakukan bersama-sama, seperti BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) itu, kan disentralkan, nanti yang lain memakai hasilnya," ujar Ma'ruf.

Selain itu, Ma'ruf juga menekankan agar kementerian/lembaga melakukan riset secara efektif supaya mendapatkan hasil kerja yang optimal tanpa menghamburkan anggaran.

"Jangan sampai anggaran besar, tapi hasilnya tidak jelas,” kata dia menegaskan.

Sementara itu, Penasihat CTRS Ahmad Muqowwam mengatakan, CTRS ingin memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya aksi antiterorisme dan radikalisme di masyarakat.

Baca juga: Mahfud Md: Musuh Semua Manusia, Terorisme Tidak Punya Agama

CTRS merupakan lembaga yang mendalami kajian terkait terorisme dan radikalisme yang berada di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK).

CTRS menjadi salah satu wadah pemberdayaan masyarakat dalam upaya memerangi dan memberikan edukasi kepada generasi muda terhadap tindak pidana terorisme.

“Kami punya keinginan kuat agar fungsi-fungsi daripada antiterorisme dan radikalisme tidak hanya menjadi fokus pemerintah, namun juga menjadi concern bagi seluruh masyarakat,” ujar Ahmad.