Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Harga BBM Naik, Partai Buruh: Daya Beli Buruh Bisa Anjlok

Kompas.com - 24/08/2022, 14:24 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Buruh menolak wacana pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) karena kebijakan tersebut diyakini bakal meningkatkan inflasi secara tajam.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan, kenaikan harga BBM ini bakal memberatkan kalangan pekerja yang sudah bertahun-tahun tak naik gaji secara signifikan karena pandemi Covid-19 dan penerapan UU Cipta Kerja.

"Khususnya buruh pabrik yang selama 3 tahun tidak naik sudah menyebabkan daya beli turun 30 persen. Kalau BBM naik, bisa-bisa daya beli mereka turun hingga 50 persen," ujar Said dalam keterangannya, Rabu (24/8/2022).

Baca juga: Kata Sri Mulyani, bila Harga BBM Tidak Naik, ABPN Bengkak Nyaris Rp 700 Triliun

Ia melanjutkan, partainya berorientasi pro terhadap kebijakan subsidi dan jaminan sosial.

"Partai Buruh mendesak pemerintah untuk memastikan tidak ada kenaikan harga BBM," tegasnya.

Di sisi lain, kenaikan harga BBM juga diprediksi bakal membuat banyak perusahaan terpaksa melakukan efisiensi lewat pemutusan hubungan kerja (PHK).

Buruh akan menjadi korban dua kali. Biaya hidup semakin mahal, sedangkan nafkah mereka terancam.

Baca juga: Pertalite Dikabarkan Bakal Naik, Cek Harga BBM di SPBU Pertamina Seluruh Indonesia

Partai Buruh menolak anggapan bahwa harga BBM di Indonesia masih tergolong murah dibandingkan negara-negara lain seandainya subsidi dicabut.

"Di Indonesia harga Pertalite akan dinaikkan di angka Rp 10.000-an per liter. Dibandingkan dengan Amerika yang Rp 20-an ribu, Singapura Rp 30-an ribu, kelihatannya harga Pertalite di Indonesia memang rendah," kata Said.

"Tapi, kalau melihat pendapatan per kapita, Singapura sudah di atas 10 kali kipat dibandingkan dengan kita. Jadi, perbandingannya tidak apple to apple," jelasnya.

Sebelumnya, wacana kenaikan harga BBM sudah dikemukakan oleh internal Istana, salah satunya dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca juga: Partai Buruh Akan Demo Awal September jika Harga BBM Naik

Luhut bahkan menyebutkan kenaikan harga BBM subsidi Pertalite dan Solar akan diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pekan depan.

"Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa bagaimana mengenai kenaikan harga ini (BBM subsidi). Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian karena kita harga BBM termurah di kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," katanya saat memberikan Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin, Jumat (19/8/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com