Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 24/08/2022, 12:32 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta para pengusaha untuk mengelola proyeksi perlambatan pertumbuhan global dengan bijak.

Menurut Ma'ruf, perlambatan tersebut dapat diatasi bila pengusaha bersikap inovatif, adaptif, dan transformatif mengelola peluang dan sumber daya yang dimiliki.

"Proyeksi perlambatan pertumbuhan global dan disrupsi rantai pasok menghadang di depan mata, yang harus bijak dikelola para pelaku usaha," kata Ma'ruf saat membuka Musyawarah Nasional I Jaringan Pengusaha Nasional di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu(24/8/2022).

Ma'ruf mengakui, situasi krisis global saat ini menimbulkan ketidakpastian besar. Pemulihan ekonomi pascapandemi pun sangat kompleks karena dipicu perang di Ukraina dan disrupsi multidimensi.

Baca juga: Wapres Klaim 80 Persen Rumah Tangga Indonesia Tinggal di Rumah Sendiri

Menurut dia, tidak ada rumus baku untuk mengurai ragam persoalan bisnis sekaligus.

"Bahkan model perencanaan dan prakiraan bisnis nyaris tidak mungkin disusun sempurna," ujar Ma'ruf.

Namun, di sisi lain, Ma'ruf menilai Indonesia dianugerahi berbagai modal untuk menjadi negara maju, karena Indonesia merupakan negara kepulauan sekaligus negara berpenduduk muslim terbesar di Indonesia.

Ia menyebutkan, modal lain yang dimiliki Indonesia adalah populasi Indonesia terbesar keempat di dunia, berstatus pemimpin di ASEAN, serta memiliki sumber daya alam berlimpah.

Baca juga: Wapres Sebut Peran Kompolnas Harus Diperkuat, Bukan Dibubarkan

Menurut Ma'ruf, Indonesia juga memiliki pengalaman melewati salah satu krisis ekonomi terparah dalam sejarah dunia modern.

"Namun justru dari krisis tersebut kita mengalami transisi politik dan pemulihan ekonomi sehingga menjadi salah satu bangsa yang diperhitungkan di tingkat global," kata Ma'ruf.

Ia melanjutkan, di tengah aneka tantangan tersebut, ekonomi Indonesia pun tumbuh 5,44 persen pada kuartal II tahun 2022 dan neraca perdagangan juga surplus Rp 364 triliun.

Ma'ruf optimistis, tren pemulihan akan berlanjut didukung oleh peningkatan mobilitas masyarakat, sumber pembiayaan, dan aktivitas dunia usaha.

Baca juga: Pertahankan Suku Bunga, Ini Strategi BI Meredam Dampak Perlambatan Ekonomi Global

"Dari sisi konsumsi, optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat beberapa bulan terakhir, ditopang oleh ekspektasi akan penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan kegiatan usaha," kata Ma'ruf.

"Artinya, peran pelaku usaha dalam menggerakkan roda ekonomi dan mempercepat pemulihan bangsa ini sangat nyata," ujar dia.

Ia menegaskan, pemerintah memahami dan terus berupaya menciptakan ekosistem dunia usaha agar tetap kondusif dan bertumbuh dengan memfasilitasi akses kemudahan perizinan dan kebijakan insentif sebagai stimulus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Momen 8 Menit PPATK Jelaskan ke DPR soal Heboh Rp 349 Triliun Transaksi Janggal di Kemenkeu

Momen 8 Menit PPATK Jelaskan ke DPR soal Heboh Rp 349 Triliun Transaksi Janggal di Kemenkeu

Nasional
BBM Satu Harga Jadi Perhatian Jokowi, BPH Migas: Kami Siap Mengawal

BBM Satu Harga Jadi Perhatian Jokowi, BPH Migas: Kami Siap Mengawal

Nasional
Remisi Hari Raya Nyepi, 3 Narapidana Bebas, 1.463 Lainnya Dapat Pengurangan Hukuman

Remisi Hari Raya Nyepi, 3 Narapidana Bebas, 1.463 Lainnya Dapat Pengurangan Hukuman

Nasional
PBB Mengaku Temui Parpol Lain untuk Jajaki Respons atas Wacana Yusril Cawapres

PBB Mengaku Temui Parpol Lain untuk Jajaki Respons atas Wacana Yusril Cawapres

Nasional
PBB Klaim Dapat Sambutan Positif dari 3 Parpol soal Endorse Jokowi ke Yusril

PBB Klaim Dapat Sambutan Positif dari 3 Parpol soal Endorse Jokowi ke Yusril

Nasional
PKS Tetap Dukung Anies meski Kepala BIN Bilang Aura Jokowi Mulai Pindah ke Prabowo

PKS Tetap Dukung Anies meski Kepala BIN Bilang Aura Jokowi Mulai Pindah ke Prabowo

Nasional
PDI-P Nilai Konflik Masyarakat Jelang Pemilu Terjadi karena Ambisi Politik yang Mengatasnamakan Agama

PDI-P Nilai Konflik Masyarakat Jelang Pemilu Terjadi karena Ambisi Politik yang Mengatasnamakan Agama

Nasional
Selangkah Maju RUU PPRT Usai 19 Tahun Terkatung-katung Tanpa Kepastian

Selangkah Maju RUU PPRT Usai 19 Tahun Terkatung-katung Tanpa Kepastian

Nasional
Penetapan 1 Ramadhan 1444 H, PBNU Ikuti Hasil Sidang Isbat Kemenag

Penetapan 1 Ramadhan 1444 H, PBNU Ikuti Hasil Sidang Isbat Kemenag

Nasional
PBNU Terjunkan Tim untuk Pantau Hilal Ramadhan di Seluruh Indonesia

PBNU Terjunkan Tim untuk Pantau Hilal Ramadhan di Seluruh Indonesia

Nasional
Dugaan Gratifikasi Rp 7 Miliar dan Klarifikasi Wamenkumham...

Dugaan Gratifikasi Rp 7 Miliar dan Klarifikasi Wamenkumham...

Nasional
Apakah Jokowi Dapat Laporan soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu? Ini Kata PPATK

Apakah Jokowi Dapat Laporan soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu? Ini Kata PPATK

Nasional
Hasil Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadhan 1444 H Diumumkan Sore Hari Ini

Hasil Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadhan 1444 H Diumumkan Sore Hari Ini

Nasional
DPR Minta Jokowi Berhentikan Hakim Agung Gazalba Saleh Tersangka Suap, Gratifikasi, dan TPPU

DPR Minta Jokowi Berhentikan Hakim Agung Gazalba Saleh Tersangka Suap, Gratifikasi, dan TPPU

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS 'Walkout' Ketika Perppu Ciptaker Disahkan Jadi UU | Kalkulasi Megawati Umumkan Capres

[POPULER NASIONAL] PKS "Walkout" Ketika Perppu Ciptaker Disahkan Jadi UU | Kalkulasi Megawati Umumkan Capres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke