Tolak Harga BBM Naik, Partai Buruh: Daya Beli Buruh Bisa Anjlok

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Buruh menolak wacana pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) karena kebijakan tersebut diyakini bakal meningkatkan inflasi secara tajam.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan, kenaikan harga BBM ini bakal memberatkan kalangan pekerja yang sudah bertahun-tahun tak naik gaji secara signifikan karena pandemi Covid-19 dan penerapan UU Cipta Kerja.

"Khususnya buruh pabrik yang selama 3 tahun tidak naik sudah menyebabkan daya beli turun 30 persen. Kalau BBM naik, bisa-bisa daya beli mereka turun hingga 50 persen," ujar Said dalam keterangannya, Rabu (24/8/2022).

Ia melanjutkan, partainya berorientasi pro terhadap kebijakan subsidi dan jaminan sosial.

"Partai Buruh mendesak pemerintah untuk memastikan tidak ada kenaikan harga BBM," tegasnya.

Di sisi lain, kenaikan harga BBM juga diprediksi bakal membuat banyak perusahaan terpaksa melakukan efisiensi lewat pemutusan hubungan kerja (PHK).

Buruh akan menjadi korban dua kali. Biaya hidup semakin mahal, sedangkan nafkah mereka terancam.

Partai Buruh menolak anggapan bahwa harga BBM di Indonesia masih tergolong murah dibandingkan negara-negara lain seandainya subsidi dicabut.

"Di Indonesia harga Pertalite akan dinaikkan di angka Rp 10.000-an per liter. Dibandingkan dengan Amerika yang Rp 20-an ribu, Singapura Rp 30-an ribu, kelihatannya harga Pertalite di Indonesia memang rendah," kata Said.

"Tapi, kalau melihat pendapatan per kapita, Singapura sudah di atas 10 kali kipat dibandingkan dengan kita. Jadi, perbandingannya tidak apple to apple," jelasnya.

Sebelumnya, wacana kenaikan harga BBM sudah dikemukakan oleh internal Istana, salah satunya dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut bahkan menyebutkan kenaikan harga BBM subsidi Pertalite dan Solar akan diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pekan depan.

"Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa bagaimana mengenai kenaikan harga ini (BBM subsidi). Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian karena kita harga BBM termurah di kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," katanya saat memberikan Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin, Jumat (19/8/2022).