Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi PKB-Gerindra Bakal Bentuk Sekber hingga Tingkat Kecamatan

Kompas.com - 23/08/2022, 15:15 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mengungkapkan, partainya dan Partai Gerindra terus memantapkan langkah usai deklarasi berkoalisi pada Pemilu 2024.

Bahkan, dalam waktu dekat, koalisi PKB-Gerindra bakal membentuk sekretariat bersama (sekber) hingga tingkat kecamatan.

"(Sekber ini) Levelnya tidak hanya di Jakarta di pusat, tapi di tingkat kecamatan," kata Huda dalam acara Gaspol! Kompas.com, Selasa (23/8/2022).

Baca juga: Soal Koalisi Gerindra-PKB yang Cepat Terbentuk, Muzani Sebut Karena Kesamaan Misi dan Cara Pandang

Huda menjelaskan, sekber tersebut akan menjadi tempat aktivitas politik koalisi PKB-Gerindra.

Selain itu, lanjut Huda, sekber ini juga bakal memantapkan konsolidasi pengorganisasian koalisi PKB-Gerindra.

Huda juga menuturkan bahwa dibentuknya sekber bertujuan memuluskan langkah PKB-Gerindra untuk memenangkan Pilpres 2024.

Adapun sekber tersebut, lanjut Huda, merupakan mandat dalam butir piagam deklarasi koalisi kedua partai.

"Mandat dalam butir kelima dari piagam koalisi Gerindra-PKB, itu dalam waktu dekat yang akan kita realisasikan adalah menbentuk sekretariat bersama," jelasnya.

Baca juga: LIVE GASPOL HARI INI: Revisi UU ITE, Sudahkah Kita Merdeka Berbicara?

Lebih jauh,  Huda mengatakan, koalisi ini membuka komunikasi intens dengan partai lain untuk bergabung. Akan tetapi, dia tak membocorkan partai mana yang akan bergabung itu..

"Jadi kalau ada pertanyaan apakah ada yang intens komunikasi, ada, tapi belum bisa kita buka," ujar Ketua Komisi X DPR itu.

Diketahui koalisi PKB-Gerindra resmi terbentuk setelah Prabowo dan Muhaimin menandatangani piagam deklarasi koalisi di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/8/2022).

Baca juga: Gerindra: Komunikasi dengan PDI-P Pasca-kerja Sama dengan PKB Sangat Bagus

Kesepakatan itu mengandung lima poin kerja sama, salah satunya penentuan capres-cawapres dari koalisi bakal diputuskan bersama oleh Prabowo dan Muhaimin.

Di sisi lain, PKB tetap kekeh mencalonkan Muhaimin sebagai capres, dan Prabowo pun menyatakan kembali menjadi capres dari Partai Gerindra untuk ketiga kalinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com