Kompas.com - 09/08/2022, 09:28 WIB
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak pemerintah mengirimkan surat presiden tentang revisi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ke pimpinan DPR pada akhir tahun 2021 lalu, hingga kini revisi UU tersebut tak kunjung dibahas.

Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari pada Februari lalu menyatakan bahwa Komisi I belum mendapatkan penugasan untuk membahas revisi UU ini. Namun pada saat itu sejumlah pimpinan DPR yang dimintai konfirmasi mengenai revisi tersebut bungkam.

Sejumlah masyarakat yang pernah dijerat oleh UU ini pun sempat mendatangi DPR pada awal Juli 2022. Dalam audiensi bersama Badan Legislasi DPR itu, mereka yang tergabung dalam Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE) itu diterima oleh Ketua Baleg Supratman Andi Agtas dan Wakil Ketua Baleg Willy Aditya.

Baca juga: Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi untuk Kaji Ulang Perubahan UU ITE

Mereka mendesak agar DPR dapat lebih proaktif dalam membahas UU ini. Sebab, menurut mereka, setiap hari ada saja masyarakat yang menjadi korban UU yang disebut banyak memuat pasal karet.

“Kami mendesak kepada DPR untuk proaktif dan segera membentuk panitia khusus (pansus) revisi UU ITE untuk mengatasi kemandekan pembahasan revisi UU ITE. Kini bolanya sekarang ada di pimpinan DPR untuk segera memutuskan,” ujar Ketua PAKU ITE Muhammad Arsyad pada 5 Juli lalu.

Berdasarkan data pada laman Semua Bisa Kena yang dikelola oleh SAFENet hingga PAKU ITE, terdapat peningkatan kasus ITE setiap tahunnya.

Baca juga: UU ITE Dinilai Masih Berorientasi Pengekangan Hak Kebebasan Berekspresi

Pada 2016 misalnya, terdapat 16 kasus. Kemudian meningkat menjadi 48 kasus pada tahun berikutnya. 

Selanjutnya pada 2018 tercatat ada 96 kasus yang kemudian naik menjadi 170 kasus pada 2019. Adapun pada 2020 kasus ITE mencapai 217.

Sementara pada kuartal pertama 2021 jumlahnya telah mencapai 108 kasus.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa pembahasan revisi UU ITE menjadi wewenang Komisi I.

Baca juga: Komnas HAM Harap Revisi UU ITE Bisa Beri Kepastian Hukum bagi Masyarakat

 

Hanya saja, kata dia, saat ini komisi yang membawahi urusan intelijen, pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika itu tengah disibukkan pada penyelesaian pembahasan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Lantas, bagaimana nasib pembahasan revisi UU ini ke depan?

Simak pembahasan selengkapnya mengenai revisi UU tersebut bersama anggota Komisi I Bobby Adhityo Rizaldi dan Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi SAFEnet Nenden Sekar Arum N secara langsung di GASPOL! Ngobrol Ngegas Pasti Nampol https://youtu.be/pAbZSDHYh4E

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Unsur-unsur Keragaman dalam Masyarakat Indonesia

Unsur-unsur Keragaman dalam Masyarakat Indonesia

Nasional
Tanggal 9 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tak Berbelit-belit Selesaikan Tragedi Kanjuruhan

Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tak Berbelit-belit Selesaikan Tragedi Kanjuruhan

Nasional
PDI-P Akan Umumkan Capres dan Partai Koalisi Pemilu 2024 Bersamaan

PDI-P Akan Umumkan Capres dan Partai Koalisi Pemilu 2024 Bersamaan

Nasional
Anies akan Temui AHY Besok, Nasdem Sebut Pembentukan Koalisi Semakin Kuat

Anies akan Temui AHY Besok, Nasdem Sebut Pembentukan Koalisi Semakin Kuat

Nasional
Nasdem Tegaskan M Taufik Belum Bergabung, meski Sempat Nyatakan Keinginannya untuk Dukung Anies

Nasdem Tegaskan M Taufik Belum Bergabung, meski Sempat Nyatakan Keinginannya untuk Dukung Anies

Nasional
UPDATE 6 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,99 Persen, Ketiga 27,24 Persen

UPDATE 6 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,99 Persen, Ketiga 27,24 Persen

Nasional
Demokrat Janji Beri 'Effort' 1.000 Kali Lipat jika Anies Tepati Janji dan Komitmen

Demokrat Janji Beri "Effort" 1.000 Kali Lipat jika Anies Tepati Janji dan Komitmen

Nasional
PDI-P Sindir Nasdem Soal Etika Parpol Pengusung Jokowi Usai Deklarasi Anies Sebagai Capres

PDI-P Sindir Nasdem Soal Etika Parpol Pengusung Jokowi Usai Deklarasi Anies Sebagai Capres

Nasional
Megawati Akrab dengan Prabowo di HUT TNI, PDI-P: Itu Hal Baik

Megawati Akrab dengan Prabowo di HUT TNI, PDI-P: Itu Hal Baik

Nasional
77 Tahun Indonesia Merdeka, Hasto: 41 Tahun Presiden Berasal dari Kalangan Militer

77 Tahun Indonesia Merdeka, Hasto: 41 Tahun Presiden Berasal dari Kalangan Militer

Nasional
Sidang Korupsi E-KTP, Eks Dirjen Dukcapil Disebut Arahkan agar 3 Konsorsium Lolos Lelang

Sidang Korupsi E-KTP, Eks Dirjen Dukcapil Disebut Arahkan agar 3 Konsorsium Lolos Lelang

Nasional
Pentolan Bonek Harap TGIPF Tragedi Kanjuruhan Kerja Serius dan Obyektif

Pentolan Bonek Harap TGIPF Tragedi Kanjuruhan Kerja Serius dan Obyektif

Nasional
Puan-Airlangga Direncanakan Bertemu Sabtu Ini, PDI-P: Doakan Jakarta Tidak Banjir

Puan-Airlangga Direncanakan Bertemu Sabtu Ini, PDI-P: Doakan Jakarta Tidak Banjir

Nasional
Pakar Sebut Keputusan DPR Pilih Ketua Komnas HAM Bisa Dibatalkan jika Langgar UU

Pakar Sebut Keputusan DPR Pilih Ketua Komnas HAM Bisa Dibatalkan jika Langgar UU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.