Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakar Sebut Data CCTV di Pos Satpam Kunci Ungkap Kasus Brigadir J

Kompas.com - 22/08/2022, 12:49 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli forensik digital Abimanyu Wahyuwidayat menilai data rekaman kamera CCTV di pos satpam di dekat tempat kejadian perkara (TKP) dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J sangat penting untuk memperjelas situasi di sekitar lokasi saat peristiwa itu terjadi.

Akan tetapi, perangkat digital video recorder (DVR) untuk kamera CCTV itu sempat diambil oleh sejumlah polisi dalam proses olah TKP.

"Bicara evidence, kan ada kamera yang ada di pos satpam. (Rekaman CCTV) di pos satpam ini sebagai yang membongkar untuk menguatkan rangkaian semuanya," kata Abimanyu dalam program Kompas Petang di Kompas TV, seperti dikutip pada Senin (22/8/2022).

Menurut Abimanyu yang kerap disapa Abah, dalam kondisi normal, durasi rekaman kamera CCTV lazimnya disimpan secara otomatis melalui perangkat DVR ke hard disk per 10 menit.

Baca juga: 4 Fakta Istri Ferdy Sambo Ditetapkan Tersangka, CCTV Ungkap Keterlibatan Putri

Kemudian, kata Abimanyu, masing-masing data atau file itu itu nanti bisa disalin atau back up untuk keperluan melakukan analisis dan hal lainnya.

"Tapi bisa juga dibikinnya yang panjang, misalnya berdurasi per 1 jam," ujar Abimanyu.

Adapun setelah disimpan, lanjut Abimanyu, data-data rekaman kamera CCTV itu sama saja dengan format video biasa.

Maka dari itu, menurut Abimanyu data itu kemudian bisa disunting atau dilakukan proses edit seperti bisa durasinya dipotong atau pemangkasan area gambar (cropping).

"Sebetulnya mungkin tayangan yang untuk ke media yang diberikan sudah dirangkai gini adalah tayangan yang sudah dipotong. Agar masyarakat mudah mengerti, maka rangkaiannya dibikin dipersingkat seperti ini, tetapi saya yakin pasti penyidik mempunyai durasi lengkapnya. Karena enggak mungkin ada CCTV yang hanya kemudian tayang sepotong kemudian hilang," ucap Abimanyu.

Abimanyu juga mempertanyakan pendapat yang menyatakan ada bagian yang hilang dari rekaman kamera CCTV itu yang diperoleh dari berbagai tempat dan lokasi terkait kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J.

"Ini CCTV waktu dinyalakan di garasi kan ini dari pagi sampai pagi lagi, berarti kan 24 jam. Itu juga yang ada di jalanan di mana-mana juga sama. Nah dari rangkaian tersebut kalau dibilang hilang, berarti yang hilang yang mana. Hilang beneran atau hanya dimatikan?," ucap Abimanyu.

Baca juga: CCTV Tunjukkan Istri Ferdy Sambo Terlibat Rencana Pembunuhan Brigadir J


Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigjen Andi Rian Djajadi mengatakan, polisi telah menemukan rekaman CCTV yang sangat vital terkait kasus penembakan Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

CCTV itu merekam detik-detik situasi di sekitar rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, yang menjadi TKP penembakan Brigadir J pada Jumat (8/7/2022).

"Alhamdulillah CCTV yang sangat vital yang menggambarkan situasi sebelum, sesaat, dan setelah kejadian di Duren Tiga itu berhasil kami temukan dengan sejumlah tindakan penyidik," kata Andi dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (19/8/2022).

Berbekal rekaman kamera CCTV itu dan juga keterangan saksi yang berada di Jalan Saguling dan dekat TKP, Andi menyatakan penyidik mengantongi 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan istri Sambo, Putri Candrawathi, sebagai tersangka.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com