Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bupati Pemalang Sempat Bertemu Seseorang di Gedung DPR Sebelum Terjaring OTT KPK

Kompas.com - 13/08/2022, 07:48 WIB
Syakirun Ni'am,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebutkan Bupati Pemalang, Jawa Tengah, Mukti Agung Wibowo sempat menemui seseorang di gedung DPR RI, Senayan.

Firli mengatakan pertemuan itu terjadi sebelum Mukti ditangkap di sekitar pintu keluar Gedung DPR RI dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, Kamis (11/8/2022).

Mulanya KPK menerima informasi terkait dugaan penerimaan uang oleh Mukti dari beberapa bawahannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang.

Baca juga: Suap Jual Beli Jabatan, Bupati Pemalang Patok Tarif Rp 60-350 Juta

KPK kemudian memantau pergerakan Mukti dan rombongannya yang berangkat ke Jakarta.

Rombongan itu diketahui mendatangi salah satu rumah di Jakarta Selatan dengan membawa sebuah bungkusan yang diduga berisi uang yang telah Mukti terima.

“Setelah itu Mukti Agung Wibowo keluar dan menuju ke gedung DPR RI menemui seseorang,” kata Firli dalam konferensi pers yang digelar di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (12/8/2022).

Setelah pertemuan selesai, Mukti bersama rombongannya dari Pemalang kemudian keluar dari gedung dewan.

Saat itulah KPK menangkap Mukti bersama rombongannya berikut sejumlah barang bukti berupa uang, buku rekening, ATM, dan slip setoran uang.

Baca juga: Bupati Pemalang Diduga Terima Suap Rp 6,236 Miliar dari Jual Beli Jabatan dan Swasta

Sementara itu, KPK juga mengamankan beberapa pejabat Pemkab Pemalang. Tim KPK menyegel sejumlah ruangan kerja di lingkungan Pemkab Pemalang dan rumah dinas.

Setelah berhasil menangkap Mukti, tim KPK membawa Mukti dan rombongannya ke KPK.

Barang bukti

Dalam OTT tersebut, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti antara lain, uang tunai Rp 136 juta.

Kemudian, buku tabungan Bank Mandiri atas nama Adi Jumal Widodo (AJW) selaku orang kepercayaan Mukti yang berisi uang sekitar Rp 4 miliar, ATM atas nama AJW yang digunakan Mukti, dan slip setoran BNI atas nama AJW senilai Rp 680 juta.

“Sejumlah uang dari beberapa ASN di Pemkab Pemalang maupun dari pihak lain seluruhnya berjumlah sekitar Rp 4 miliar,” kata Firli.

Selain itu, Firli juga menduga Mukti menerima suap Rp 2,1 miliar dari pihak swasta. Uang ini masih terus KPK dalami.

Baca juga: Pimpin Sementara Kabupaten Pemalang, Wabup Tak Tahu Kegiatan Mukti Agung Wibowo Sebelum Ditangkap KPK

Sebagai informasi KPK telah menetapkan Mukti dan orang kepercayaannya, AJW sebagai tersangka penerima suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang.

Selain itu, KPK juga menetapkan empat pejabat Pemkab Pemalang sebagai tersangka pemberi suap.

Mereka adalah Penjabat Sekretaris Daerah Slamet Masduki, Kepala BPBD Sugiyanto, Kadis Kominfo Yanuarius Nitbani, dan Kadis Pekerjaan Umum Mohammad Saleh.

Mereka ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com