Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buwas Angkat Bicara, Tegaskan Bulog Tak Ada Kerja Sama dengan JNE Terkait Temuan Bansos Dikubur di Depok

Kompas.com - 02/08/2022, 13:37 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) memberikan penjelasan mengenai awal mula penyaluran paket sembako bantuan sosial (bansos) Presiden yang dikubur di Kota Depok.

Buwas menjelaskan, awalnya, Bulog mendapat penugasan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyalurkan bantuan.

"Pada prinsipnya, pada saat itu Bulog dapat penugasan untuk menyalurkan bantuan Presiden," ujar Buwas kepada Kompas.com, Selasa (2/8/2022).

Buwas menyebutkan, transporter yang ditunjuk Bulog untuk bekerjasama adalah PT DNR dan PT Pos Indonesia.

Baca juga: Penjelasan Kemensos dan JNE soal Sembako Bantuan Presiden Ditimbun di Depok hingga Dugaan Korupsi Diselidiki

Menurutnya, semua bantuan tersalurkan sesuai data yang dipegang Bulog.

"Tidak ada komplain juga sampai saat ini," katanya.

"Nanti untuk pastinya biar dari humas saya dan dari hasil investigasi lapangan," imbuhnya.

Sebelumnya, pihak Istana Kepresidenan menegaskan tak pernah bekerja sama dengan perusahaan logistik JNE untuk mengirimkan sembako bantuan presiden.

Hal ini disampaikan salah satu sumber di Istana Kepresidenan terkait dengan temuan sembako bantuan presiden yang dikubur JNE.

"Istana tidak pernah bekerja sama dengan JNE," kata salah satu pejabat Istana di lingkup Sekretariat Presiden, saat dihubungi Kompas.com, Senin (1/8/2022) pagi.

Baca juga: Menko PMK Sebut Pemerintah Tak Atur SOP Kubur Beras Bansos yang Tak Layak

Pejabat yang enggan disebutkan namanya itu menegaskan, semua bantuan sembako dari Presiden dikirimkan langsung ke masyarakat tanpa melalui pihak ketiga.

"Sekretariat Presiden selalu membagikan langsung durasi waktu satu hari selesai dan dengan jumlah yang telah di data oleh pemda setempat, dibantu polres dan kodim," ujarnya.

Pejabat itu pun menduga sembako yang dikubur itu merupakan bantuan presiden yang didistribusikan oleh Kementerian Sosial.

Kompas.com sudah berusaha menghubungi sejumlah pejabat di Kemensos untuk meminta konfirmasi soal temuan timbunan sembako ini, namun belum ada yang bersedia berkomentar.

Namun, pihak Kementerian Sosial RI sudah memberi keterangan pada kepolisian.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com