Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei ARSC: Ganjar Posisi Teratas sebagai Pengganti Jokowi pada 2024

Kompas.com - 20/07/2022, 17:19 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) menunjukkan bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menempati posisi teratas sebagai calon presiden (capres) pengganti Joko Widodo (Jokowi) pada periode 2024-2029.

"Siapakah yang menjadi presiden 2024 nantinya menggantikan Joko Wiidodo? Publik menilai Ganjar 26,69 persen, kemudian dilanjutkan Anies Baswedan 19,18 persen, Prabowo Subianto 11,18 persen," kata peneliti ARSC Bagus Balghi dalam paparannya secara daring, Rabu (20/7/2022).

Baca juga: Saling Salip Elektabilitas Ganjar, Prabowo, dan Anies Menuju Pilpres 2024

Selanjutnya, pada posisi keempat ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan elektabilitas 7,18 persen.

Lalu, urutan kelima yaitu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto 3,59 persen.

"Secara berutan (selanjutnya) ada Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono, Erick Thohir, Puan Maharani, Andika Perkasa dan lainnya," lanjut Bagus.

Dia melanjutkan, pada survei siapa pengganti Jokowi ini, terdapat 12,94 persen responden menjawab tidak tahu dan tidak menjawab 5,63 persen.

Baca juga: Survei Indopol: Elektabilitas Ganjar-RK-Andika Meningkat, Prabowo-Sandiaga-AHY Turun

Adapun survei dilakukan pada periode 21 Juni hingga 5 Juli 2022 dengan jumlah sampel 1.225 responden dan terbagi secara proposional berdasarkan jumlah pemilih (penduduk usia dewasa) yang tercatat pada Pemilu 2019.

Sampel ditentukan dengan acak bertingkat atau Multistage Random Sampling. Survei menggunakan margin of error lebih kurang 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com