Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Charta Politika: Elektabilitas Ganjar 71,5 Persen di 'Kandang Banteng', Puan di Bawah 1 Persen

Kompas.com - 15/07/2022, 08:13 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei elektabilitas calon presiden yang diselenggarakan Charta Politika di Jawa Tengah menunjukkan, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berada di posisi teratas.

Elektabilitas politikus PDI-P itu di Jawa Tengah tercatat mencapai angka 71,5 persen, jauh meninggalkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di peringkat kedua dan ketiga.

Di Jawa Tengah, Prabowo tercatat 'hanya' meraih elektabilitas sebesar 7,6 persen sedangkan elektabilitas Anies berada di angka 6,2 persen.

Provinsi Jawa Tengah selama ini disebut sebagai 'kandang banteng' karena berulang kali PDI-P meraih kemenangan di sini.

Baca juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas Ganjar Unggul di Jateng-Jatim, Prabowo di Jabar

Berdasarkan hasil Pemilihan Legislatif DPR 2019 lalu, PDI-P meraih 5.769.663 suara atau sekitar 29 persen dari total suara sah di provinsi beribukota Semarang itu.

Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung PDI-P pada 2019, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, juga menang telak di Jawa Tengah dengan meraih 77,29 persen.

Kendati menjadi 'kandang banteng' rupanya Ganjar menjadi satu-satunya kader PDI-P yang memiliki elektabilitas tinggi di Jawa Tengah.

Berdasarkan survei Charta, elektabilitas Ketua DPP PDI-P sekaligus Ketua DPR Puan Maharani di Jawa Tengah masih berada di bawah 1 persen, tepatnya sebesar 0,8 persen.

Ganjar dan Puan selama ini memang disebut-sebut sebagai dua kader PDI-P yang paling berpeluang untuk diajukan sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Baca juga: Memahami Harapan Politik Ganjar Pranowo

Kendati demikian, tiket calon presiden dari PDI-P bergantung pada keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Megawati pun telah menegaskan bahwa ia tak mau terburu-buru menetapkan kader PDI-P yang akan berlaga sebagai calon presiden pada 2024 mendatang.

"Tentu semuanya berpikir, kenapa ya ibu, sudah banyak itu pertanyaan. Kapan mau mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden, ya sabar lah sedikit," kata Megawati di acara Rapat Kerja Nasional PDI-P, Juni lalu.

Megawati beralasan, dirinya belum selesai menghitung dan mempertimbangkan mana calon yang tepat.

Menurut Mega, sebagai ketua umum pemegang hak prerogatif untuk menentukan capres, dirinya harus betul-betul teliti sebelum ambil keputusan.

Baca juga: Elektabilitas Kembali Tinggi, Ganjar Pranowo Ingat Rakyat: Saya Urus Itu Saja

"Saya sebagai ketua umum harus menghitung gitu loh, jadi perhitungan saya belum selesai," tutur Presiden ke-5 RI itu.

Adapun survei di atas dilaksanakan pada 24-30 Juni 2022 dengan julah sampel sebanyak 1.200 responden pada margin of error +/- 2,83 persen.

Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur dengan protokol kesehatan yang ketat.

Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com