Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diplomasi Jokowi untuk Damaikan Rusia-Ukraina Dinilai Butuh Kesabaran

Kompas.com - 08/07/2022, 05:31 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas mengatakan, proses diplomasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencari jalan keluar perdamaian dalam konflik Rusia dan Ukraina membutuhkan kesabaran supaya kedua belah pihak mau berunding.

Menurut Anton, membujuk kedua pihak yang tengah bertikai untuk berunding demi perdamaian perlu waktu lama dan memerlukan kesabaran ekstra.

Saat itulah, kata Anton, keseriusan pemerintah Indonesia dan Presiden diuji jika memang hendak mewujudkan ketertiban dunia dan perdamaian yang abadi, seperti dalam amanat Undang-undang Dasar 1945.

"Serius atau tidak memang akan terlihat dari bagaimana pemerintah menindaklanjuti lawatan ke Rusia dan Ukraina," kata Anton saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/7/2022).

"Lobi untuk mewujudkan perdamaian tidak pernah singkat, dan terkadang dimulai bukan dengan isu yang sensitif agar pihak yang bertikai tidak lantas menutup diri," tambah Anton.

Baca juga: Analisis Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia serta Dampaknya

Menurut Anton, dialog antara Presiden Jokowi dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin merupakan cara membangun rasa percaya.

Selain itu, lanjut Anton, merintis jalur perdamaian itu tentu saja bukan sebuah upaya sekali jadi dan tergesa-gesa.

"Lobi yang dilakukan terkadang dilakukan tidak langsung to the point dan menukik hanya pada substansi perang dan damai," ujar Anton.

Maka dari itu agenda lain yang dibawa Jokowi dalam kunjungan ke Ukraina seperti memastikan pasokan gandum ke seluruh dunia tetap berjalan, serta mempromosikan investasi terkait Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) dan soal pembangkit listrik tenaga nuklir dinilai menjadi salah satu pintu masuk Indonesia untuk menawarkan solusi perdamaian.

"Jadi, bahan pembicaraan dalam pertemuan bisa bermacam-macam. Karena bagaimanapun juga seorang mediator potensial harus mampu membuat para pihak bertikai nyaman, percaya dan mampu. Dan di situlah seni yang harus dilakukan oleh pihak yang ingin menjadi mediator," ucap Anton.

Baca juga: PDI-P: Menghentikan Perang Rusia-Ukraina, Tak Bisa Hanya Jokowi Sendiri

Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Ukraina dan Rusia pada 29 dan 30 Juni 2022 lalu.

Dalam lawatan ke Kyiv, Ukraina, Presiden Jokowi bertemu dengan Zelensky dan juga meninjau puing-puing apartemen akibat serangan Rusia di Kota Irpin.

Dia juga menyempatkan berkunjung ke rumah sakit setempat serta menyerahkan bantuan secara simbolis.

Jokowi dan Zelensky juga berbincang soal misi perdamaian dan ancaman krisis pangan di dunia jika perang terus berlanjut.

Sedangkan dalam kunjungan ke Rusia, Jokowi bertemu dengan Presiden Vladimir Putin.

Usai pertemuan dengan Putin, Jokowi kembali menekankan soal perdamaian dan kemanusiaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com