KPK Jalin Kerja Sama dengan Anti-Corruption and Civil Rights Commission Korea Selatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalin kerja sama pemberantasan korupsi dengan Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC) Korea Selatan.

Pembahasan kerja sama ini dilakukan dalam rapat bilateral di sela-sela pertemuan putaran kedua G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) di Bali, Rabu (6/7/2022).

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Kartika Handaruningrum berharap rapat bilateral ini dapat memperkuat kerja sama pemberantasan korupsi yang sudah terjalin antara KPK dan ACRC sejak 2006.

“Setiap tahun, ACRC mengadakan Training Course for International Anti-Corruption Practitioners. Terdapat beberapa pegawai KPK yang pernah mengikuti training ini,” ujar Kartika, melalui keterangan tertulis, Kamis (7/7/2022).

Baca juga: Lili Tak Hadiri Sidang Etik Pakai Dalih Tugas G20, Dewas KPK Jadwalkan Ulang pada 11 Juli

Adapun kerja sama ini memiliki ruang lingkup terkait pertukaran pengetahuan, pengalaman dan teknologi dalam pemberantasan korupsi.

Kemudian, penelitian dan pengembangan kelembagaan, dukungan penyelenggaraan di berbagai forum, kolaborasi dalam mengembangkan program pendidikan serta pelatihan teknis bagi pegawai kedua lembaga.

Selain itu, ACRC juga memfasilitasi pegawai KPK belajar di ACRC maupun lembaga relevan lainnya di Korea Selatan terkait pengembangan sistem laporan harta kekayaan penyelenggara negara elektronik atau e-LHKPN dan Survei Penilaian Integritas (SPI).

Pada masa mendatang, kata Kartika, KPK dan ACRC berkomitmen memperkuat kerja sama dalam tiga hal. Pertama, training pada isu-isu antikorupsi dan pengembangan teknologi.

Baca juga: Rangkaian Kegiatan Menlu Retno di FMM G20: Bahas Isu Dunia dan Investasi IKN

Kedua, pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam penanganan dan pencegahan korupsi di sektor swasta, serta penanganan pengaduan masyarakat.

Ketiga, dukungan untuk Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, khususnya Direktorat Diklat Anti-Korupsi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.