Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala Otorita: Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Fokus Pertama Pembangunan IKN

Kompas.com - 06/07/2022, 14:51 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan, pemerintah akan memfokuskan pembangunan istana kepresidenan dan sejumlah kantor di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) untuk tahap pertama pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Area KIPP tersebut memiliki luas sekitar 900 hektare.

“Di area KIPP akan kami bangun Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, beberapa kantor kementerian, lembaga tinggi negara," ujar Bambang dilansir dari siaran pers Otorita IKN, Rabu (6/7/2022).

Baca juga: Jokowi: Polri Harus Mengawal Perpindahan IKN agar Lancar dan Tepat Waktu

Kemudian, akan dibangun pula berbagai plasa seperti Plasa Kebangsaan, fasilitas TNI-Polri, perumahan dan apartemen, fasilitas esensial penunjang lain seperti pendidikan, kesehatan, kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, dibangun juga tempat hiburan dengan tema yang sesuai dengan kondisi hijau dan ramah lingkungan di Kalimantan.

Bambang melanjutkan, saat ini intensitas pembangunan di wilayah IKN juga sudah semakin meningkat.

Hal itu ditandai antara lain dengan pematangan lahan, pembangunan jalan akses logistik, intake air minum hingga persemaian pohon untuk mengembalikan kejayaan hutan tropis Indonesia.

Selain itu, Otorita IKN bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait menyelenggarakan berbagai macam program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat seiring pembangunan fisik yang segera dimulai.

"Penduduk lokal kami harapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan,” ungkap Bambang.

Baca juga: Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Sementara itu, untuk memastikan kebutuhan tenaga kerja, Otorita IKN juga bekerjasama dengan Universitas Mulawarman dan Universitas Balikpapan dalam membuat social mapping.

Tujuannya untuk mendata kebutuhan warga dan keahlian-keahlian yang dibutuhkan di IKN.

"Sehingga warga juga memiliki peluang kerja dan kesempatan yang lebih baik," ungkap Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com