Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P soal Deklarasi Capres 2024: Tunggu Ibu Ketum, Sabar, Jangan Grasah-grusuh

Kompas.com - 03/07/2022, 15:47 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa partainya menunggu arahan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait pencapresan pada Pilpres 2024.

Menurut Djarot, PDI-P tidak terpengaruh oleh partai lain yang akan mengumumkan calon presiden (capres) dalam waktu dekat, contohnya Gerindra.

"Kalau masalah Gerindra itu masalah otonom partai Gerindra, silakan. Tapi kalau PDI-P menunggu ibu ketua umum. Yang sabar sedikit, jangan grasah-grusuh, jangan kesusu (terburu-buru)," kata Djarot di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (3/7/2022).

Baca juga: Koalisi Gerindra-PKB Disebut Putuskan Capres-Cawapres dalam Waktu Dekat

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menjawab pertanyaan awak media soal apakah PDI-P akan mendekat dengan Gerindra jika sudah mendeklarasikan capres.

Menurut dia, hal itu tidak bisa dipastikan saat ini. Di sisi lain, Djarot juga mengaku belum tahu bahwa Gerindra akan mendeklarasikan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres pada Agustus mendatang.

"Oh begitu (deklarasi Prabowo). Ditunggu saja. Tanyakan beliau (Prabowo). Saya belum pernah mendengar deklarasi itu. Itu masih prediksi, imajinasi, spekulasi ini. Kami di dalam (PDI-P), tidak main spekulasi," ujar Djarot.

Baca juga: Gerindra-PKB Berkoalisi, PDI-P Sebut Pendukung Jokowi Harus Rukun

Sebelumnya diberitakan, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tidak memungkiri bahwa rapat kerja nasional (rakernas) Gerindra yang akan digelar dalam waktu dekat merupakan momentum Ketua Umum Prabowo Subianto mendeklarasikan diri sebagai calon presiden.

Dasco mengatakan, dalam rakernas itu, Gerindra akan meminta jawaban mengenai kesiapan Prabowo untuk kembali maju sebagai calon presiden.

"Ya kira-kira begitu, kami akan meminta jawaban dari Pak Prabowo untuk meminta kesiapan maju dari Gerindra," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/6/2022).

Dasco pun mengatakan, agenda rakernas itu adalah menentukan nama calon presiden yang akan diusung oleh Partai Gerindra pada Pilpres 2024.

Baca juga: PDI-P Serahkan ke Jokowi soal Pengganti Tjahjo Kumolo, Djarot: Kita Tak Pernah Minta Jatah

Menurut rencana, rakernas Partai Gerindra digelar paling lambat pada Agustus 2022.

Sementara itu, PDI-P beberapa kali enggan mengomentari terkait capres 2024.

Seluruh jajaran elite PDI-P menegaskan bahwa hal itu menjadi ranah Ketum Megawati Soekarnoputri.

Megawati sendiri meminta semua pihak termasuk awak media untuk bersabar terkait pengumuman capres maupun calon wakil presiden (cawapres) dari PDI-P.

Baca juga: Tak Hanya Toreh Sejarah di Indonesia, PDI-P Sebut Bung Karno Arsitek Kemerdekaan Bangsa-bangsa di Dunia

Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato penutupan Rakernas Kedua Tahun 2021 PDI-P, Kamis (23/6/2022), usai merasa terus ditanyakan soal pencapresan.

"Tentu semuanya berpikir, kenapa ya ibu, sudah banyak itu pertanyaan. Kapan mau mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden, ya sabarlah sedikit," kata Megawati di lokasi Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Nasional
Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com