Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Usul Jokowi Terbitkan Perppu soal Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN

Kompas.com - 03/07/2022, 15:38 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Rifqinizamy Karsayuda menyarankan Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ia mengatakan, Perppu menjadi salah satu hal yang cukup penting lantaran beberapa norma dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu perlu diubah setelah adanya pemekaran wilayah di Papua dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kita (Komisi II DPR) akan bahas bersama Pemerintah. Kalau mau cepat, Presiden keluarkan Perppu," kata Rifqi dalam keterangannya, Minggu (3/7/2022).

Baca juga: KPU: UU Pemilu Perlu Direvisi karena Keberadaan IKN

Diakuinya, Komisi II memang belum membahas terkait revisi UU Pemilu tersebut.

Salah satu norma yang perlu diubah dalam UU Pemilu karena adanya wilayah baru di Indonesia adalah jumlah daerah pemilihan (dapil).

"Komisi II DPR RI belum membicarakan revisi UU Pemilu bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu terkait dengan pentingnya hadir daerah-daerah baru termasuk alokasi kursi untuk tiga provinsi baru Papua termasuk untuk otorita IKN Nusantara di Kalimantan," jelasnya.

Rifqi memandang, persoalan berubahnya jumlah dapil dan alokasi kursi penting untuk diakomodasi pada pemilu 2024 usai bertambahnya provinsi.

Komisi II, kata dia, membuka opsi jika Presiden mengeluarkan Perppu tentang persoalan penambahan dapil dan kursi anggota legislatif.

"Kami akan membicarakannya pada masa sidang yang akan datang dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu. Termasuk kami membuka opsi jika presiden mau mengeluarkan Perppu terkait," imbuh politisi PDI-P itu.

Ia melanjutkan, Perppu yang diterbitkan terkait mitigasi beberapa norma di UU Pemilu tentu bertujuan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menginginkan agar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu segera direvisi pada tahun ini.

Hal ini sehubungan dengan keberadaan sejumlah wilayah baru yang akan berdampak pada teknis kepemiluan.

Sebut saja keberadaan IKN di Kalimantan Timur, status Jakarta sebagai eks ibu kota, serta akan munculnya 3 provinsi baru di Papua.

Baca juga: Menakar Peluang DPR Revisi UU Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN

"(Idealnya UU Pemilu selesai direvisi) akhir tahun," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kepada wartawan di kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (28/6/2022).

Hasyim menjelaskan, pihaknya juga didesak tenggat waktu dari jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu yang telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022.

"Februari (2023) sudah ada kegiatan atau tahapan KPU menetapkan daerah pemilihan (dapil). Sehingga, dengan begitu, ketentuan tentang dapil harus sudah siap," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Lewat Acara “Bincang Teras Negeriku”, Kemenkominfo Ajak Pemuda Palembang dan Papua Tingkatkan Kolaborasi

Lewat Acara “Bincang Teras Negeriku”, Kemenkominfo Ajak Pemuda Palembang dan Papua Tingkatkan Kolaborasi

Nasional
Menko Polhukam Ungkap Tugas yang Akan Diemban Satgas Judi Online

Menko Polhukam Ungkap Tugas yang Akan Diemban Satgas Judi Online

Nasional
Anang-Ashanty Dihujat, Menpora Minta Penyelenggara Sesuaikan Konsep

Anang-Ashanty Dihujat, Menpora Minta Penyelenggara Sesuaikan Konsep

Nasional
Kaesang Siap Maju Bareng Anies di Pilkada, Projo: Ridwan Kamil Dong kalau Kami

Kaesang Siap Maju Bareng Anies di Pilkada, Projo: Ridwan Kamil Dong kalau Kami

Nasional
Menko Polhukam: Unsur Satgas Judi Online dari Seluruh Kementerian, Termasuk TNI-Polri

Menko Polhukam: Unsur Satgas Judi Online dari Seluruh Kementerian, Termasuk TNI-Polri

Nasional
PKB Pertimbangkan Usung Ilham Habibie untuk Pilkada Jabar 2024

PKB Pertimbangkan Usung Ilham Habibie untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Politikus PKS Nilai Bagi-bagi Jabatan Komisaris untuk Partai Pemenang Pilpres Sah-sah Saja

Politikus PKS Nilai Bagi-bagi Jabatan Komisaris untuk Partai Pemenang Pilpres Sah-sah Saja

Nasional
Klaim Tak Perlu Izin Jokowi untuk Duet dengan Anies, Kaesang: Saya Ketua Umum

Klaim Tak Perlu Izin Jokowi untuk Duet dengan Anies, Kaesang: Saya Ketua Umum

Nasional
Tak Penuhi Panggilan KPK, Staf Hasto Malah Datangi Bareskrim Polri

Tak Penuhi Panggilan KPK, Staf Hasto Malah Datangi Bareskrim Polri

Nasional
Istana Bantah SYL soal Jokowi Perintahkan Tarik Uang Bawahan di Kementan

Istana Bantah SYL soal Jokowi Perintahkan Tarik Uang Bawahan di Kementan

Nasional
Jelang Puncak Ibadah Haji, DPR Minta Jamaah Jaga Kesehatan dan Fisik

Jelang Puncak Ibadah Haji, DPR Minta Jamaah Jaga Kesehatan dan Fisik

Nasional
Tumbuh di Tengah Fluktuasi Ekonomi Global, Kinerja Pertamina Diapresiasi Komisi VI DPR

Tumbuh di Tengah Fluktuasi Ekonomi Global, Kinerja Pertamina Diapresiasi Komisi VI DPR

Nasional
Setelah Putusan MK, PPP Minta Kader Tetap Solid Hadapi Pilkada

Setelah Putusan MK, PPP Minta Kader Tetap Solid Hadapi Pilkada

Nasional
Luruskan Bahlil soal Belum Ada Investasi Asing di IKN, Suharso: Mereka 'Wait and See'

Luruskan Bahlil soal Belum Ada Investasi Asing di IKN, Suharso: Mereka "Wait and See"

Nasional
Bagi-Bagi Jabatan Komisaris BUMN, Politik Balas Budi Jokowi

Bagi-Bagi Jabatan Komisaris BUMN, Politik Balas Budi Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com