Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Blak-blakan PDI-P soal Sulitnya Kerja Sama dengan PKS dan Demokrat di Pemilu 2024 yang Berbuntut Panjang

Kompas.com - 26/06/2022, 06:15 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Suhu politik antara PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat meninggi.

Pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristyanto soal partainya sulit berkoalisi dengan PKS dan Demokrat di Pemilu 2024 berbuntut panjang.

PKS dan Demokrat tak mampu menutupi kegusaran mereka atas ucapan Hasto.

Di sisi lain, interal PDI-P ada yang menyanggah pernyataan Hasto. Namun, pada akhirnya, kader tersebut ditegur oleh partai karena ucapannya.

Baca juga: Hasto Ungkap PDI-P Tak Mudah Bekerja Sama dengan PKS dan Demokrat

Awal mula

Kegaduhan ini bermula ketika Hasto mengatakan bahwa kemungkinan besar partainya tidak akan bekerja sama dengan PKS dan Demokrat, termasuk untuk Pemilu 2024.

Hal itu ia sampaikan ketika ditanya soal peluang kerja sama dengan dua partai tersebut.

"Ya kalau dengan PKS tidak (ada peluang bekerja sama)," kata Hasto di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/6/2022).

Ketika itu, Hasto tak menjelaskan alasan PDI-P sulit bekerja sama dengan PKS. Sementara, terkait dengan kecilnya kemungkinan kerja sama dengan Demokrat, Hasto beralasan ada dinamika politik.

“Kalau saya pribadi sebagai sekjen memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan hal itu," jelasnya.

Baca juga: PDI-P: Kerja Sama Politik Itu Membawa Kemajuan untuk Kepentingan Rakyat, Bukan Elite

Menurut Hasto, terkait kerja sama politik, PDI-P akan melihat bagaimana suara para pendukung partainya. Dia menerangkan, pendukung PDI-P adalah rakyat kecil yang berkarakter apa adanya.

"(Pemilih PDI-P adalah wong cilik) tidak suka berbagai bentuk kamuflase politik. Rakyat apa adanya," ujar Hasto.

"Rakyat yang bicara dengan bahasa rakyat, sehingga aspek historis itu tetap dilakukan," tuturnya.

Belakangan, Hasto mengungkapkan alasan partainya sulit berkoalisi dengan PKS. Menurut dia, ini karena PKS sering menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tak lain diusung oleh PDI-P.

"Saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi sehingga tidak mungkin juga kita bekerja sama dengan Pak Jokowi dan pada saat bersamaan ada pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi," kata Hasto di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (25/6/2022).

Kendati demikian, Hasto mengaku, PDI-P tetap menghormati posisi PKS maupun Demokrat yang menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan.

Baca juga: Tak Ada Peluang Kerja Sama dengan PDI-P, PKS Mengaku Sudah Biasa Bertepuk Sebelah Tangan

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com