Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jika Ingin Maju Pilpres, Langkah Termudah bagi Cak Imin Jadi Cawapres Prabowo"

Kompas.com - 23/06/2022, 10:41 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berpotensi berpasangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Idealnya, Muhaimin menjadi calon wakil presiden (cawapres), sedangkan Prabowo menjadi calon presiden (capres).

"Langkah paling mudah bagi PKB dan Cak Imin jika ingin maju sebagai kontestan pilpres adalah bergabung dengan Gerindra, menjadi cawapresnya Prabowo," kata Umam kepada Kompas.com, Kamis (23/6/2022).

Baca juga: Gerindra: Prabowo-Cak Imin Sepakat Bekerja Sama pada Pilpres 2024

Umam mengatakan, Cak Imin, begitu sapaan Muhaimin, sejak lama terlihat ambisius untuk maju di pilpres.

Namun, persoalannya, hingga kini belum ada satu pun partai politik yang percayaa diri untuk mengusung dia sebagai calon presiden karena elektabilitasnya tak seberapa.

Menurut Umam, daya tawar tertinggi dari kekuatan basis massa Nahdliyin yang dimiliki PKB sejauh ini masih berhenti pada second layer, yakni cawapres.

"Itu pun PKB masih harus bisa meyakinkan partner partai politik lain dalam koalisi untuk bisa menerimanya sebagai cawapres," ujarnya.

Baca juga: Pertemuan Prabowo-Cak Imin yang Berujung Klaim Terbentuknya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya

Di sisi lain, lanjut Umam, arah politik Prabowo dan Gerindra belakangan terlihat tak menentu. Daya tarik Menteri Pertahanan itu dinilai tak setinggi ketika Pilpres 2014 dan 2019.

Dengan situasi tersebut, kecil kemungkinan Gerindra berkoalisi dengan PDI-P. Jika saja Prabowo "meminang" Puan untuk Pilpres 2024, lamarannya mungkin bertepuk sebelah tangan.

Menurut Umam, Prabowo di hadapan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Nasdem, dan Partai Demokrat juga tidak diperhitungkan.

"Jadi, jalan singkat untuk bisa maju di Pilpres 2024 bagi Prabowo adalah menggandeng Muhaimin," tuturnya.

Selain itu, kata Umam, jika Gerindra berkoalisi dengan PKB, keduanya sudah cukup memenuhi presidential threshold yang mensyaratkan gabungan partai politik mengantongi minimal 20 persen kursi dari jumlah total kursi di DPR untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden.

"Mengenai bagaimana strategi dan potensi kemenangannya, bisa dikalkulasikan lebih lanjut pascadeklarasi," kata dosen Universitas Paramadina itu.

Baca juga: Klaim PKB soal Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan Gerindra yang Masih Malu-malu

Sebelumnya, wacana duet Prabowo-Muhaimin mengemuka pascakeduanya bertemu. Kedua partai sudah sepakat membentuk kerja sama untuk Pemilu 2024.

PKB mengaku telah membangun koalisi bernama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Gerindra. Sementara, Gerindra tak gamblang terkait kerja sama ini.

Terbaru, Rabu (22/6/2022), elite Gerindra dan PKB kembali bertemu. Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim mengatakan, pertemuan itu digelar untuk mematangkan kerja sama politik antara kedua partai.

"Kami Partai gerindra dan PKB silaturahmi, ngopi bareng dan berdiskusi mematangkan agenda kerja sama dan langkah langkah politik ke depan, tentu yang namanya koalisi perlu pemikiran pemikiran besar untuk membangun dan memajukan NKRI," kata Lukmanul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com