Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya Kans PDI-P Merapat Ke PKB-Gerindra, Puan: Mungkin Saja

Kompas.com - 21/06/2022, 22:40 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan, partainya tidak menutup kemungkinan untuk bekerjasama dengan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa pada Pemilu 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan Puan saat menanggapi pertanyaan awak media soal potensi kerja sama PDI-P dengan kedua partai itu.

"Ya, mungkin saja," kata Puan ditemui di Sekolah Partai, Jakarta Selatan di sela-sela acara Rakernas PDI-P, Selasa (21/6/2022) sore.

Ia pun mengingatkan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, agar partai itu tidak sendirian dalam membangun Indonesia.

Baca juga: Puan Jelaskan Pernyataan Megawati soal Kader PDI-P Tak Bermain 2 Kaki

"Ibu Ketum tadi mengatakan membangun Indonesia tidak bisa sendirian, harus gotong royong," jelasnya.

Di sisi lain, Puan juga mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal membangun Indonesia.

Jokowi, kata Puan, juga senada bahwa diperlukan kerja sama semua pihak, termasuk parpol, untuk membangun Indonesia.

"Presiden juga menyatakan seperti itu, harus bisa bantu membantu membangun Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul Fawaid mengklaim, PKB dan Partai Gerindra sudah sepakat membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

Jazilul mengamini bahwa Gerindra dan PKB telah bekerja sama.

"Betul, sepakat kerja sama Gerindra dan PKB," ujar Jazilul saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Selasa.

Baca juga: Soal Pengumuman Capres, Sekjen PDI-P: Bisa Jelang Tahapan Pengumuman KPU

Jazilul menyampaikan, peresmian Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya hanya menunggu waktu.

Dia tidak menyebut kapan pastinya koalisi tersebut akan diumumkan secara resmi.

Hanya saja, menurut dia, peresmiannya akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Tinggal nunggu peresmian koalisi dan pasangan calon presiden dan wapresnya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com