Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Ini Pertunjukan Politik, Bukan Reshuffle Kabinet..."

Kompas.com - 15/06/2022, 17:11 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai bahwa pergantian sejumlah menteri yang dilakukan Presiden RI Joko Widodo pada Rabu (15/6/2022) hari ini sebagai pertunjukan politik.

"Ini pertunjukan politik, bukan reshuffle. Sangat minor jumlahnya," kata Yunarto kepada Kompas TV, Rabu.

Ia juga menyoroti nama-nama baru yang kini ambil bagian di kabinet Jokowi yang sangat kental nuansa politis.

Baca juga: Reshuffle Kabinet Jokowi Disesaki Elite Parpol

Mereka adalah Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN yang jadi Menteri Perdagangan; Hadi Tjahjanto eks Panglima TNI sebagai Menteri ATR/BPN; politikus PDI-P Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri; Sekjen PSI Raja Juli sebagai Wakil Menteri ATR/BPN; dan Sekjen PBB Afriansyah Noor di kursi Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

"Tidak ada nama yang bisa dianggap secara teknokratis sesuai dengan latar belakang kementerian yang dipimpin, termasuk di kursi wakil menteri," kata Yunarto.

Baca juga: 24 Menteri-Wamen adalah Politikus, Nyaris Setengah Kabinet Jokowi-Maruf

Ia memandang bahwa apa yang dilakukan Jokowi mengarah pada stabilitas politik sekaligus pesan untuk menyatakan bahwa koalisinya masih solid.

Jokowi dinilai ingin menyampaikan bahwa jajarannya bukan "bebek lumpuh" di sisa 2 tahun kepemimpinannya, sebuah istilah yang kerap disematkan pada rezim yang akan pensiun dalam waktu dekat.

Kesolidan ini juga terbukti dari tidak adanya partai politik, apalagi ketua umumnya, yang kehilangan kursi menteri.

Baca juga: Reshuffle Kabinet, Hadi Tjahjanto Resmi Jadi Menteri ATR, Zulkifli Hasan Menteri Perdagangan

Sebelum mengumumkan nama-nama baru di kabinet pun, Jokowi juga membiarkan wartawan meliput makan siang antara dia dengan sejumlah ketua umum partai yang diundang ke Istana.

Yunarto menilai, ini adalah kepemimpinan sekaligus komunikasi politik yang sangat khas Jokowi.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com