Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Silatnas KIB Dihadiri Luhut, Ketum Projo, dan Dugaan Adanya Restu dari Istana...

Kompas.com - 06/06/2022, 06:10 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga partai politik (parpol) dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menandatangani nota kesepahaman yang menunjukkan komitmen bersama untuk bekerja sama.

Penandatanganan itu dilakukan dalam acara bertajuk Silaturahim Nasional yang digelar pada Sabtu (4/6/2022) di Plataran, Senayan, Jakarta.

Berbagai tokoh politik dari ketiga parpol tersebut turut menghadiri perhelatan itu.

Tokoh politik misalnya politikus senior Golkar Aburizal Bakrie dan mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa yang diketahui menjabat sebagai Ketua Majelis Penasihat Partai Amanat Nasional (PAN).

Namun, yang menarik perhatian publik adalah kehadiran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan serta Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi.

Baca juga: Ketika Airlangga Sodorkan Kepalan Tangan pada Luhut Saat Silatnas KIB

Dalam pengamatan Kompas.com, keduanya hadir sejak awal acara dimulai.

Luhut dan Budi pun turut bergandengan tangan dengan para tokoh KIB saat menyanyikan lagu "Bagimu Negeri" sebagai pembuka rangkaian acara.

Keduanya juga naik podium dan berfoto bersama para pengurus parpol KIB.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai kehadiran keduanya semakin memunculkan dugaan adanya keterlibatan Istana terkait pembentukan poros politik baru tersebut.

Restu Jokowi

Adi mengatakan, kehadiran Budi memunculkan sinyal bahwa Presiden Joko Widodo memberi restu pembentukan KIB.

Pasalnya, Budi bukan merupakan bagian dari ketiga parpol dalam koalisi itu, yakni Partai Golkar, PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Terkait (kedatangan) Budi itu makin menguatkan tudingan ‘sinyal’ Istana dalam KIB, karena Budi hanya sebatas ketua relawan, bukan ketua umum partai politik,” tutur Adi kepada Kompas.com, Minggu (5/6/2022).

Baca juga: Luhut dan Ketum Projo Datang ke Silatnas KIB, Sinyal Restu Jokowi?

Ia menjelaskan, wajar jika kehadiran Budi dan Luhut memunculkan kesan adanya “pesan Istana” dalam pembentukan KIB.

Meskipun demikian, anggapan itu sulit dibuktikan secara langsung.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com