Silatnas KIB Dihadiri Luhut, Ketum Projo, dan Dugaan Adanya Restu dari Istana...

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga partai politik (parpol) dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menandatangani nota kesepahaman yang menunjukkan komitmen bersama untuk bekerja sama.

Penandatanganan itu dilakukan dalam acara bertajuk Silaturahim Nasional yang digelar pada Sabtu (4/6/2022) di Plataran, Senayan, Jakarta.

Berbagai tokoh politik dari ketiga parpol tersebut turut menghadiri perhelatan itu.

Tokoh politik misalnya politikus senior Golkar Aburizal Bakrie dan mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa yang diketahui menjabat sebagai Ketua Majelis Penasihat Partai Amanat Nasional (PAN).

Namun, yang menarik perhatian publik adalah kehadiran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan serta Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi.

Baca juga: Ketika Airlangga Sodorkan Kepalan Tangan pada Luhut Saat Silatnas KIB

Dalam pengamatan Kompas.com, keduanya hadir sejak awal acara dimulai.

Luhut dan Budi pun turut bergandengan tangan dengan para tokoh KIB saat menyanyikan lagu "Bagimu Negeri" sebagai pembuka rangkaian acara.

Keduanya juga naik podium dan berfoto bersama para pengurus parpol KIB.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai kehadiran keduanya semakin memunculkan dugaan adanya keterlibatan Istana terkait pembentukan poros politik baru tersebut.

Restu Jokowi

Adi mengatakan, kehadiran Budi memunculkan sinyal bahwa Presiden Joko Widodo memberi restu pembentukan KIB.

Pasalnya, Budi bukan merupakan bagian dari ketiga parpol dalam koalisi itu, yakni Partai Golkar, PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Terkait (kedatangan) Budi itu makin menguatkan tudingan ‘sinyal’ Istana dalam KIB, karena Budi hanya sebatas ketua relawan, bukan ketua umum partai politik,” tutur Adi kepada Kompas.com, Minggu (5/6/2022).

Baca juga: Luhut dan Ketum Projo Datang ke Silatnas KIB, Sinyal Restu Jokowi?

Ia menjelaskan, wajar jika kehadiran Budi dan Luhut memunculkan kesan adanya “pesan Istana” dalam pembentukan KIB.

Meskipun demikian, anggapan itu sulit dibuktikan secara langsung.

“Tapi fakta itu sulit dibantah, kadang. Karena apa pun judulnya, LBP dan Budi orangnya Jokowi,” sebutnya.

Kendaraan untuk Ganjar

Lebih lanjut Adi pun membuka kemungkinan bahwa KIB dibentuk sebagai kendaraan untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi kandidat calon presiden (capres) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“KIB sejak awal selalu dikaitkan dengan Ganjar Pranowo, baik secara langsung maupun tidak langsung,” ucap dia.

“Misalnya KIB memasukkan nama Ganjar sebagai salah satu figur yang (masuk dalam) radar pencapresan mereka,” jelas dia.

Selain itu, kehadiran Budi juga dapat dimaknai bahwa Jokowi pun menyetujui jika KIB hendak mengusung Ganjar.

Baca juga: Airlangga: KIB Memiliki Komunikasi yang Baik dengan PDI Perjuangan-Gerindra-Nasdem

Sebab, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Projo di Magelang, Jawa Tengah, 21 Mei 2022, Jokowi meminta agar Projo tak terburu-buru membahas pencapresan 2024.

“Meskipun, meskipun, mungkin yang kita dukung ada di sini,” kata Jokowi kala itu.

Banyak pihak menafsirkan pernyataan Jokowi itu ditujukan untuk Ganjar yang mendampinginya menghadiri acara tersebut.

Adi menjelaskan, apa pun tudingannya, KIB adalah poros politik yang siap mendukung capresnya sendiri.

Belum bahas pencapresan

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengungkapkan, koalisi belum membahas figur yang bakal dipilih sebagai capres.

Ia menyatakan, ada banyak tokoh dari internal koalisi dan eksternal yang layak.

Dari pihak internal KIB, Zulkifli mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa adalah figur yang layak menjadi capres.

Baca juga: Ketum Projo Hadiri Silatnas KIB, Zulkifli Hasan: Tanya Airlangga Itu

Namun, ia tak menafikan bahwa figur di luar partai seperti Ganjar dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun mungkin untuk diusung.

Sementara itu, Suharso menegaskan bahwa KIB tak mempunyai resistensi pada figur-figur dari luar koalisi.

“Koalisi Indonesia Bersatu tidak alergi dari luar koalisi sepanjang memenuhi hal-hal yang kita sepakati secara bulat,” paparnya.

Pesan PDI-P

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menerangkan lebih memilih untuk menyukseskan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin terlebih dulu ketimbang membentuk koalisi untuk menghadapi Pilpres 2024.

Pasalnya, masih ada cukup waktu untuk membahas koalisi karena batas waktu pencalonan presiden baru ditentukan September 2023.

“Mari dahulukan buru prestasi buat rakyat bersama Presiden Jokowi, nanti ada momentum yang tepat bagi kita untuk merancang kerja sama di dalam Pilpres 2024,” jelas Hasto saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (28/5/2022).

“Jadi jangan bawa energi kontestasi terlalu dini yang kemudian menguras energi kita, kontestasi harus dibawa ke bawah, mari ramai-ramai membuat prestasi untuk rakyat,” imbuh dia.