Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang Kompas: 73,3 Persen Responden Yakin Penyelenggara Pemilu Dapat Kerja Optimal

Kompas.com - 30/05/2022, 14:15 WIB
Mutia Fauzia,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, 73,3 persen responden yakin penyelenggara pemilu dapat bekerja optimal dalam mempersiapkan Pemilu 2024.

"Besarnya tingkat keyakinan itu semestinya memang menjadi modal besar bagi KPU ataupun Bawaslu untuk konsisten menunjukkan kinerja terbaiknya," demikian tulis peneliti Litbang Kompas Eren Marsyukrilla seperti dikutip dari Harian Kompas, Senin (30/5/2022).

Penelitian oleh Litbang Kompas ini dilakukan selama periode 5-9 April 2022 di 34 provinsi.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 52,4 Persen Responden Nilai Dinamika Politik Hambatan Terbesar Pemilu 2024

Adapun jumlah responden yang tidak yakin penyelenggara pemilu dapat bekerja optimal mempersiapkan Pemilu 2024 sebanyak 22,7 persen, sangat tidak yakin sebesar 1,3 persen, dan tidak tahu sebesar 2,7 persen.

Eren pun menilai, keyakinan tersebut berbanding lurus dengan penilaian publik terhadap kerja-kerja penting penyelenggara pemilu.

Misalnya saja, terkait penyusunan regulasi pemilu seperti PKPU dan peraturan Bawaslu, sebanyak 72,2 persen responden menilai penyelenggara pemilu mampu mengeksekusi dengan baik.

Sementara itu, untuk hal-hal teknis seperti distribusi logistik, beban kerja petugas, dan keserentakan penyelenggaran pemilu, sebesar 64,6 persen responden yakin penyelenggara pemilu mampu menunjukkan kinerja terbaiknya.

Baca juga: Megawati Ingatkan Kader Tak Lengah Meski PDI-P Unggul di Berbagai Survei

Selain itu, sebanyak 60,4 responden yakin penyelenggara pemilu bisa menjamin adanya pengawasan pada proses pemilu dengan adil dan transparan.

"Di luar penyusunan PKPU, tak sedikit urusan teknis hingga pengawasan dan transparansi menjadi pekerjaan rumah yang perlu dijawab penyelenggara dengan sangat baik selama rangkaian tahapan pemilu," tulis Eren.

Adapun Litbang Kompas melakukan pengumpulan pendapat melalui telepon dengan jumlah responden sebanyak 504 orang.

Responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi. Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian kurang lebih 4,37 persen persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com