Salin Artikel

Survei Litbang Kompas: 73,3 Persen Responden Yakin Penyelenggara Pemilu Dapat Kerja Optimal

"Besarnya tingkat keyakinan itu semestinya memang menjadi modal besar bagi KPU ataupun Bawaslu untuk konsisten menunjukkan kinerja terbaiknya," demikian tulis peneliti Litbang Kompas Eren Marsyukrilla seperti dikutip dari Harian Kompas, Senin (30/5/2022).

Penelitian oleh Litbang Kompas ini dilakukan selama periode 5-9 April 2022 di 34 provinsi.

Adapun jumlah responden yang tidak yakin penyelenggara pemilu dapat bekerja optimal mempersiapkan Pemilu 2024 sebanyak 22,7 persen, sangat tidak yakin sebesar 1,3 persen, dan tidak tahu sebesar 2,7 persen.

Eren pun menilai, keyakinan tersebut berbanding lurus dengan penilaian publik terhadap kerja-kerja penting penyelenggara pemilu.

Misalnya saja, terkait penyusunan regulasi pemilu seperti PKPU dan peraturan Bawaslu, sebanyak 72,2 persen responden menilai penyelenggara pemilu mampu mengeksekusi dengan baik.

Sementara itu, untuk hal-hal teknis seperti distribusi logistik, beban kerja petugas, dan keserentakan penyelenggaran pemilu, sebesar 64,6 persen responden yakin penyelenggara pemilu mampu menunjukkan kinerja terbaiknya.

Selain itu, sebanyak 60,4 responden yakin penyelenggara pemilu bisa menjamin adanya pengawasan pada proses pemilu dengan adil dan transparan.

"Di luar penyusunan PKPU, tak sedikit urusan teknis hingga pengawasan dan transparansi menjadi pekerjaan rumah yang perlu dijawab penyelenggara dengan sangat baik selama rangkaian tahapan pemilu," tulis Eren.

Adapun Litbang Kompas melakukan pengumpulan pendapat melalui telepon dengan jumlah responden sebanyak 504 orang.

Responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi. Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian kurang lebih 4,37 persen persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/30/14155171/survei-litbang-kompas-733-persen-responden-yakin-penyelenggara-pemilu-dapat

Terkini Lainnya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Nasional
RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

Nasional
Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Nasional
7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

Nasional
Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Nasional
Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Nasional
Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke