Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

IPB Dukung Kementan Tangani Wabah Penyakit Mulut dan Kuku

Kompas.com - 15/05/2022, 18:54 WIB
Yussy Maulia Prasetyani,
Wandha Nur Hidayat

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI) Syahrul Yasin Limpo memastikan bahwa penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak terus dilakukan secara maksimal.

Dalam diskusi yang digelar secara virtual bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Sabtu (14/5/2022), Syahrul menjelaskan ada beberapa upaya penanganan yang telah dilakukan oleh pihaknya, di antaranya pendistribusian obat, penyuntikan vitamin, dan pemberian obat antibiotik.

Di sisi lain, Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) juga terus melakukan riset dan uji laboratorium untuk menemukan vaksin PMK dalam negeri.

"Intinya, hewan yang terkena (PMK) harus diberikan obat dan yang tidak kena harus ditingkatkan imunnya. Kita sudah ada pelatihan untuk dokter kesehatan khusus PMK. Untuk tenaga medisnya, kita sudah sebar di lapangan," ujar Syahrul melalui keterangan resmi yang diterima oleh Kompas.com, Minggu (15/5/2022).

Baca juga: Hadapi Wabah PMK, Kementan Bangun Koordinasi Lintas Sektor untuk Persiapan Kurban

Sebelumnya, Kementan telah meminta seluruh kepala daerah di Indonesia untuk mengatur lalu lintas ternak sebagai upaya pencegahan penularan PMK dari Provinsi Jawa Timur dan Aceh.

"Sehingga daerah-daerah ini sepenuhnya dalam kendali yang baik oleh pemerintah kabupaten, provinsi, maupun dari jajaran Kementan untuk bisa mengendalikan agar tidak terjadi mutasi-mutasi berlebihan tanpa pengendalian langsung, baik oleh tenaga kesehatan maupun semua jajaran yang terkait di provinsi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan IPB University Dr Sri Murtini menyampaikan bahwa penularan penyakit mulut dan kuku (PMK) bisa terjadi melalui kontak langsung maupun udara.

Oleh sebab itu, diperlukan penanganan yang cepat dan tepat agar rantai penularan PMK dapat segera diputus. Dalam hal ini, ada beberapa pola dan metode yang dapat mempercepat penanganan tersebut.

Baca juga: Antisipasi PMK, Wabup Ende Minta Perketat Pengawasan Keluar Masuk Ternak

"Salah satunya dengan (pola) biosecurity alias pembatasan lalu lintas ternak. Artinya, ternak yang sakit atau (berasal) dari daerah yang sakit sebaiknya tidak keluar dari daerah tersebut," ujar Sri.

Meski demikian, kata Sri, wabah ini tidak terlalu bahaya bagi manusia karena penyebarannya hanya dari hewan ke hewan. Bahkan, beberapa bagian daging hewan yang terkena PMK masih bisa dikonsumsi, meski harus melalui prosedur yang telah diatur pemerintah.

Pemilik peternakan hewan juga sebaiknya memperhatikan kebersihan kandang. Selain dibersihkan, peternak juga wajib melakukan disinfeksi secara berkala untuk mencegah pertumbuhan virus dan bakteri di area kandang.

"Kemudian, (perhatikan) lalu lintas orang karena orang bisa menularkan (virus ke hewan). Pastikan (ketika berkunjung) dari satu kandang ke kandang lain, bajunya diganti dan memakai alat pelindung diri (APD)," imbuh Sri.

Baca juga: Ini Langkah Cepat Kementan Atasi PMK, dari Lockdown hingga Vaksinasi Massal

Lebih lanjut, Sri menjelaskan, pencegahan PMK juga dapat dilakukan dengan menguatkan imun tubuh hewan, seperti memberikan vaksin, memeriksa kondisi kesehatan hewan, dan memperhatikan kondisi kandang secara berkala.

"Ingat, di dalam air liurnya (hewan) itu banyak sekali virusnya. Jadi, kalau air liurnya menempel di kandang, peralatan (di kandang) itu bisa menularkan. Karena itu, menjaga kesehatan kandang sangat penting," kata Sri.

Terkait deteksi penyakit PKM secara dini, Pengajar Analisis Risiko Pemasukan Hewan dan Produk Hewan Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University, Denny Widaya Lukman, mengatakan umumnya ada gejala fisik yang dapat dilihat pada tubuh hewan.

Pada sapi perah, misalnya, gejala bisa berupa luka-luka pada beberapa bagian tubuh. Biasanya, luka tersebut muncul tiga hari setelah tubuh sapi terinfeksi virus penyebab PMK.

"Oleh karena itu, konsumen diimbau agar memotong hewan di rumah potong hewan yang sesuai dengan undang-undang. Sebab, di rumah potong hewan sudah ada dokter hewan yang memeriksa dan mengawasi (hewan) dari sebelum dan sesudah hewan dipotong," ujar Denny.

Selain itu, Denny juga menyarankan agar konsumen menghindari konsumsi produk hewani yang masih mentah. Hal ini dilakukan untuk menghindari penularan virus dan bakteri yang menempel pada produk hewani mentah.

"Sebaiknya kita mengonsumsi makanan (dari produk hewani) yang sudah matang," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com