Predikat WTP yang Tak Jamin Kepala Daerah Bebas Korupsi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang didamba-dambakan setiap kepala daerah rupanya tidak selalu dapat diraih dengan cara yang bersih dan fair.

Berkaca dari kasus dugaan korupsi Bupati Bogor Ade Yasin, predikat WTP rupanya dapat diperoleh dengan menyogok auditor BPK.

Dalam kasus tersebut, Ade dan tiga anak buahnya diduga memberi suap senilai total Rp 1,9 miliar kepada empat auditor BPK agar Pemerintah Kabupaten Bogor memperoleh predikat WTP.

"AY (Ade Yasin) selaku bupati ingin agar Pemkab Bogor dapat predikat WTP tahun 2021 dari BPK Jabar," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di gedung KPK, Kamis (28/4/2022) dini hari.

Baca juga: Di Balik Pesona WTP yang Membuat Bupati Ade Yasin Terjerumus Suap...

Padahal, kata Firli, auditor BPK sempat menemukan adanya kejanggalan dalam proyek peningkatan jalan Kandang Roda-Pakan Sari. Nilai proyeknya pun cukup besar, yakni Rp 94,6 miliar.

Kasus ini pun membuat publik bertanya-tanya, apakah predikat WTP bagi suatu daerah menjamin kepala daerah setempat merupakan sosok yang bersih?

Jawabannya, tidak.

Baca juga: Paradoks Para Kepala Daerah Raih Predikat WTP tetapi Berujung Korupsi

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha menyatakan, kasus-kasus korupsi sesungguhnya kerap terjadi di daerah yang mendapat predikat WTP.

Selain Ade, ada sejumlah kepala daerah yang tetap tersandung korupsi meski daerah yang dipimpinnya meraih predikat WTP, sebut saja Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, Bupati Purbalingga Tasdi, dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Egi menjelaskan, dalam pemberian WTP, hal yang ditekankan oleh BPK adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, ataupun laporan keuangan yang sudah sesuai dengan Standar Pelaporan Keuangan Negara

"Jual beli predikat karena itu condong dilakukan untuk menjaga gengsi atau membohongi publik, bahwa institusi yang dipimpinnya bersih dari korupsi. Padahal belum tentu demikian. Jangan sampai publik keliru memahami itu," kata Egi, Kamis.